Suara Hati dari Monas: Ribuan Guru Madrasah Swasta Berjuang untuk Keadilan PPPK

Suara Hati dari Monas: Ribuan Guru Madrasah Swasta Berjuang untuk Keadilan PPPK

Pada suatu pagi yang cerah di jantung kota Jakarta, ribuan suara bergaung dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Patung Kuda. Bukan sekadar hiruk pikuk lalu lintas biasa, melainkan orasi dan pekikan harapan yang dibawa oleh ribuan guru madrasah swasta dari berbagai penjuru Tanah Air. Mereka datang dengan satu tujuan mulia: menuntut keadilan, pengakuan, dan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi damai ini bukan hanya sekadar demonstrasi, melainkan cerminan dari perjuangan panjang dan jeritan hati para pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini setia mendidik generasi penerus bangsa, seringkali dengan imbalan yang jauh dari layak.

Mengapa Mereka Turun ke Jalan? Latar Belakang Tuntutan Guru Madrasah Swasta

Pendidikan madrasah, khususnya yang dikelola swasta, memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan intelektualitas anak bangsa, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Mereka tersebar di pelosok negeri, menjangkau daerah-daerah yang mungkin luput dari perhatian pemerintah. Namun, di balik dedikasi tanpa batas ini, tersimpan kisah pilu tentang kesejahteraan yang terabaikan. Ribuan guru madrasah swasta selama bertahun-tahun mengabdi dengan status honorer, menerima upah yang jauh di bawah standar hidup layak, bahkan terkadang hanya cukup untuk biaya transportasi sehari-hari.

Berbeda dengan rekan-rekan mereka di sekolah negeri di bawah Kemendikbudristek yang kini memiliki jalur pasti menuju PPPK, guru madrasah swasta yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) merasa terpinggirkan. Kesenjangan status dan kesejahteraan ini menciptakan jurang diskriminasi yang mendalam. Mereka telah mengabdi puluhan tahun, memiliki kompetensi, dan sertifikasi, namun kerap tidak memiliki akses yang sama terhadap program pengangkatan PPPK. Janji-janji manis tentang pengangkatan seringkali berujung pada kekecewaan karena terbentur berbagai regulasi yang dinilai tidak adil dan tidak mengakomodir pengalaman serta pengabdian mereka.

Harapan dan Tantangan: Perjalanan Menuju Status PPPK

Tuntutan utama para guru madrasah swasta ini jelas: mereka ingin diangkat menjadi PPPK tanpa diskriminasi. Status PPPK akan memberikan mereka kepastian gaji, tunjangan, dan jaminan masa depan yang layak, selayaknya abdi negara lainnya. Hal ini bukan semata-mata soal uang, tetapi juga tentang pengakuan terhadap profesi mulia mereka dan jaminan keberlangsungan hidup yang bermartabat. Mereka berharap pemerintah pusat, khususnya Kemenag dan BKN, dapat membuka keran formasi PPPK yang lebih luas dan adil, dengan mempertimbangkan masa kerja serta rekam jejak pengabdian mereka.

Namun, jalan menuju pengangkatan PPPK ini tidak mulus. Ada berbagai tantangan yang menghadang. Pertama, terbatasnya kuota formasi PPPK yang dialokasikan untuk guru madrasah swasta di bawah Kemenag dibandingkan dengan guru di bawah Kemendikbudristek. Kedua, proses seleksi yang terkadang terasa tidak berpihak pada mereka yang sudah lama mengabdi, terutama jika tes disamakan dengan pelamar baru. Ketiga, birokrasi dan perbedaan regulasi antara dua kementerian ini seringkali menjadi penghalang yang sulit ditembus. Tantangan anggaran juga kerap menjadi alasan, meskipun pendidikan adalah investasi terpenting bagi masa depan bangsa.

Dampak Jangka Panjang: Kesejahteraan Guru, Kualitas Pendidikan, dan Masa Depan Bangsa

Kesejahteraan guru adalah fondasi utama bagi kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera, diakui, dan memiliki jaminan masa depan akan lebih termotivasi, fokus, dan inovatif dalam mengajar. Sebaliknya, guru yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian akan sulit memberikan yang terbaik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu guru, tetapi juga pada jutaan siswa yang mereka didik. Jika kualitas guru menurun karena kurangnya motivasi dan kesejahteraan, maka kualitas pendidikan madrasah, dan bahkan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan, akan ikut terancam.

Pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan sekelompok orang, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ini akan memperkuat ekosistem pendidikan Islam, memastikan bahwa madrasah tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pengakuan ini juga akan mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah menghargai semua pendidik, tanpa memandang status kelembagaan tempat mereka bernaung.

Apa Kata Pemerintah dan Pihak Terkait? Respons dan Langkah Selanjutnya

Aksi demonstrasi semacam ini tentu memerlukan respons konkret dari pemerintah. Kemenag sebagai kementerian yang menaungi madrasah diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait lainnya. Dialog konstruktif, evaluasi ulang regulasi, dan pencarian solusi anggaran adalah langkah-langkah yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan berkelanjutan.

Pihak DPR RI, Komisi VIII dan Komisi X yang membidangi agama dan pendidikan, juga memiliki peran penting untuk mengawal perjuangan para guru madrasah ini. Mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan masa depan pendidikan. Masyarakat umum juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan pemahaman terhadap isu ini, karena pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama.

Panggilan untuk Keadilan Pendidikan

Perjuangan ribuan guru madrasah swasta ini adalah cerminan dari panggilan yang lebih besar untuk keadilan dalam sistem pendidikan kita. Mereka bukan hanya menuntut hak pribadi, tetapi juga memperjuangkan pengakuan terhadap peran vital madrasah swasta dalam membangun fondasi moral dan intelektual bangsa. Sudah saatnya pemerintah mendengar suara hati mereka, memberikan kepastian yang pantas, dan mengakhiri diskriminasi yang selama ini membayangi dedikasi tak tergantikan mereka.

Mari kita dukung perjuangan para guru madrasah swasta ini. Bagikan artikel ini untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan perhatian dan dukungan bersama, kita berharap jeritan hati dari Monas ini dapat berbuah manis, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pahlawan pendidikan yang tak kenal lelah. Sebab, masa depan bangsa ada di tangan guru yang sejahtera, termotivasi, dan diakui.