Soeharto Pahlawan Nasional? Mahasiswa Diskors, KIKA Bersuara: Ancaman Kebebasan Akademik dan Ingatan Sejarah

Gelombang protes dan diskusi panas kembali menyapu jagat pendidikan tinggi Indonesia. Kali ini, percikannya datang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), di mana beberapa mahasiswa harus menghadapi skorsing karena menolak usulan menjadikan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Insiden ini, yang memicu keprihatinan luas, bukanlah sekadar kasus disipliner biasa. Ia telah membuka kembali luka lama tentang bagaimana sejarah diajarkan, narasi siapa yang berhak didengarkan, dan seberapa jauh kebebasan akademik di kampus kita dihargai. Komite Untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pun tak tinggal diam, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap apa yang mereka pandang sebagai pembungkaman pemikiran kritis dan ancaman terhadap iklim demokrasi di perguruan tinggi.

Ini adalah sebuah perdebatan yang melampaui batas-batas kampus, menyentuh jantung identitas bangsa dan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan.

Kontroversi Soeharto Pahlawan: Ketika Sejarah Diperdebatkan

Usulan untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal baru, namun selalu menjadi topik yang memicu polemik sengit. Bagi sebagian kalangan, Soeharto dikenang sebagai sosok yang membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi pasca-gejolak politik 1965. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia dan aktivis demokrasi, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto juga identik dengan praktik-praktik represif, pembatasan kebebasan sipil, korupsi yang masif, dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas diungkap dan diadili.

Penyematan gelar pahlawan nasional bukan sekadar simbolis; ia membawa implikasi besar terhadap bagaimana generasi mendatang akan memahami sejarah bangsanya. Jika seorang tokoh yang rekam jejaknya masih menyimpan banyak kontroversi dan trauma kemanusiaan diangkat sebagai pahlawan, ini berpotensi membahayakan proses pembelajaran sejarah yang jujur dan berimbang. Inilah konteks mengapa penolakan mahasiswa terhadap usulan tersebut bukanlah tindakan sembarangan, melainkan refleksi dari pemahaman kritis mereka terhadap sejarah bangsa.

Insiden di Untirta: Ketika Kritik Berujung Sanksi

Titik api kontroversi ini bermula di Untirta, Banten, di mana sekelompok mahasiswa menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Penolakan ini mereka ekspresikan dalam bentuk tidak mengikuti kegiatan "doa bersama" yang diselenggarakan kampus dan menyuarakan pandangan mereka berdasarkan kajian historis dan nilai-nilai HAM. Mereka berpendapat bahwa rekam jejak Soeharto, terutama terkait pelanggaran HAM berat selama Orde Baru, tidak layak untuk dihormati dengan gelar kepahlawanan nasional.

Alih-alih membuka ruang diskusi yang konstruktif dan akademik, respons yang diterima oleh mahasiswa tersebut justru berupa tindakan disipliner, yaitu skorsing. Tindakan ini sontak memicu gelombang kekecewaan dan protes, tidak hanya dari kalangan mahasiswa dan aktivis, tetapi juga dari organisasi yang berdedikasi pada perlindungan kebebasan akademik. Pertanyaan besar kemudian muncul: Apakah universitas, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memupuk pemikiran kritis dan kebebasan berekspresi, justru menjadi alat pembungkam perbedaan pandangan?

KIKA Bersuara: Menggugat Pembatasan Kebebasan Akademik

Komite Untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dengan tegas mengkritik tindakan skorsing yang dijatuhkan Untirta. KIKA menilai bahwa sanksi tersebut tidak hanya melanggar hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di lingkungan kampus, tetapi juga mencoreng prinsip kebebasan akademik yang merupakan fondasi utama pendidikan tinggi.

Menurut KIKA, universitas seharusnya menjadi "rumah" bagi berbagai ide, tempat di mana diskusi terbuka dan perdebatan intelektual dapat berkembang tanpa rasa takut akan represi. Memaksakan narasi tunggal atau menghukum mereka yang mempertanyakan versi resmi sejarah adalah tindakan yang kontraproduktif dan berbahaya bagi perkembangan intelektual mahasiswa. KIKA menekankan bahwa pemikiran kritis, kemampuan untuk menganalisis dan mempertanyakan, adalah keterampilan fundamental yang harus diasah di universitas, bukan dihukum.

Lebih jauh, KIKA mengingatkan bahwa tindakan disipliner semacam ini dapat menciptakan "efek mencekik" (chilling effect) yang menghambat mahasiswa dan dosen lainnya untuk berani bersuara atau melakukan kajian kritis terhadap isu-isu sensitif. Jika kebebasan akademik di kampus terkikis, maka yang rugi bukan hanya individu mahasiswa yang diskors, melainkan seluruh ekosistem pendidikan tinggi dan pada akhirnya, kualitas demokrasi bangsa.

Perdebatan Narasi Sejarah: Antara Memori dan Keadilan

Kasus Soeharto dan respons mahasiswa di Untirta ini juga menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang narasi sejarah Indonesia. Siapa yang berhak menulis sejarah? Bagaimana kita menyikapi bagian-bagian kelam dari masa lalu? Apakah bangsa ini siap untuk menghadapi kebenaran pahit demi keadilan dan rekonsiliasi?

Generasi muda, yang tidak mengalami langsung era Orde Baru, memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas dan beragam. Mereka cenderung lebih kritis dalam memandang tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa masa lalu. Upaya untuk "memutihkan" sejarah atau mengeliminasi kritik terhadap figur tertentu hanya akan memperlebar jurang antara memori kolektif yang jujur dengan narasi resmi yang mungkin dipaksakan. Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dialog ini, membuka ruang untuk kajian multidimensional, dan mendorong pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas sejarah Indonesia.

Implikasi Lebih Luas bagi Lingkungan Kampus dan Demokrasi

Insiden di Untirta bukan hanya kasus terisolasi; ia adalah gejala dari tantangan yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di Indonesia. Jika mahasiswa bisa diskors karena menolak narasi sejarah yang kontroversial, apa artinya bagi dosen yang melakukan penelitian kritis, atau mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme sosial?

Ini adalah momen bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat sipil untuk bersatu dan mempertahankan nilai-nilai kebebasan akademik. Universitas harus menjadi benteng terakhir bagi pemikiran merdeka, tempat di mana inovasi dan perubahan lahir dari keberanian untuk bertanya, mempertanyakan, dan bahkan menentang status quo. Tanpa kebebasan akademik yang terjamin, perguruan tinggi akan kehilangan esensinya sebagai pusat peradaban dan produsen ilmu pengetahuan yang relevan.

Maka, sudah semestinya setiap institusi pendidikan tinggi menjadi pelopor dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mahasiswa bukanlah sekadar objek pendidikan, melainkan subjek yang berhak berpartisipasi aktif dalam membentuk lingkungan belajar yang sehat, kritis, dan inklusif.

Jaga Kebebasan Akademik, Lindungi Ingatan Sejarah!

Kontroversi ini adalah pengingat bahwa perjuangan untuk kebebasan akademik dan narasi sejarah yang adil adalah perjuangan yang tak pernah usai. Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memupuk generasi yang kritis, berani, dan berintegritas. Mari bersama-sama memastikan bahwa kampus tetap menjadi mercusuar pemikiran bebas, bukan menara gading yang membungkam suara-suara berani. Bagikan artikel ini dan suarakan dukungan Anda untuk kebebasan akademik!