Setahun Prabowo-Gibran: Gelombang Kekecewaan Publik Menguat? Ini Analisis CELIOS!

Era transisi pemerintahan selalu menjadi momen krusial yang dipenuhi ekspektasi tinggi dari masyarakat. Janji-janji kampanye yang begitu lantang kerap menjadi tolok ukur utama bagi publik dalam menilai kinerja para pemimpin terpilih. Kini, setelah satu tahun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin, sorotan tajam datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang mengindikasikan adanya gelombang kekecewaan publik yang semakin menguat. Laporan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan cermin dari harapan yang belum terpenuhi dan tantangan yang masih membayangi.

Pembukaan ini langsung mengajak kita merenungkan sejauh mana janji-janji tersebut telah terealisasi dan bagaimana perasaan masyarakat sebenarnya. Sebagai pemilih, tentu kita berharap ada perubahan positif dan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah realitasnya sudah sejalan dengan harapan? Analisis mendalam dari CELIOS ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama bagi pemerintahan yang tengah berjalan.

Evaluasi Kritis dari CELIOS: Ketika Janji Belum Tertepati

Lembaga riset CELIOS dikenal dengan analisisnya yang independen dan berbasis data. Kali ini, fokus mereka tertuju pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun pertama. Hasilnya cukup mengejutkan, menggarisbawahi adanya sentimen negatif dari publik terkait berbagai aspek.

Harga Kebutuhan Pokok, Lingkungan, dan Penegakan Hukum: Tiga Pilar Kekecewaan

Menurut CELIOS, kekecewaan publik bermuara pada janji-janji yang belum terealisasi, yang kemudian berujung pada krisis kepercayaan. Tiga area utama yang menjadi sorotan adalah:

• Harga Kebutuhan Pokok yang Tinggi: Ini adalah isu yang paling fundamental dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kestabilan harga pangan dan kebutuhan dasar merupakan indikator kesejahteraan yang paling kasat mata. Ketika harga terus melambung tanpa diikuti peningkatan daya beli, masyarakat merasakan langsung dampaknya. Keluhan tentang mahalnya bahan pangan, biaya transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi narasi sehari-hari yang menciptakan kegelisahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi atau menyediakan solusi konkret bagi daya beli masyarakat menjadi poin krusial yang disorot.


• Isu Lingkungan yang Mendesak: Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dan paru-paru dunia memiliki tanggung jawab besar terhadap isu lingkungan. Namun, kritik sering muncul terkait kebijakan lingkungan yang dianggap belum memadai, atau bahkan kontroversial. Masalah seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta penanganan limbah yang buruk, terus menjadi pekerjaan rumah besar. Kekecewaan publik muncul ketika mereka melihat janji-janji untuk melindungi lingkungan tidak sejalan dengan implementasi di lapangan, atau ketika proyek-proyek pembangunan dianggap mengorbankan kelestarian alam tanpa solusi mitigasi yang jelas.


• Penegakan Hukum yang Masih Dianggap Lemah: Fondasi negara hukum adalah penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Ketika ada persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau adanya intervensi politik dalam proses hukum, maka kepercayaan publik akan terkikis. Isu korupsi, imparsialitas aparat, serta keadilan bagi semua lapisan masyarakat menjadi tuntutan yang tak pernah padam. CELIOS mengindikasikan bahwa masih ada keraguan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Mengikis Kepercayaan Publik: Dampak Jangka Panjang

Krisis kepercayaan publik bukanlah hal sepele. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam politik. Ketika kepercayaan terkikis, legitimasi pemerintah di mata rakyatnya bisa melemah. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, kepatuhan terhadap kebijakan, bahkan stabilitas sosial politik. Temuan CELIOS ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah, mendengarkan aspirasi rakyat, dan meninjau kembali prioritas kebijakannya.

Bayang-bayang Tantangan: Realitas di Balik Kinerja Pemerintahan

Tidak adil rasanya jika hanya menyoroti kekurangan tanpa melihat konteks yang lebih luas. Pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti setiap pemerintahan baru, menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri.

Gejolak Ekonomi Global dan Dampaknya

Dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis. Inflasi global, ketegangan geopolitik (seperti perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah), serta fluktuasi harga komoditas global, semuanya memiliki efek domino pada perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter bank sentral dunia juga turut mempengaruhi nilai tukar mata uang dan aliran investasi. Pemerintah harus berjibaku menjaga stabilitas ekonomi di tengah badai eksternal ini, yang seringkali di luar kendali langsung. Meredam kenaikan harga kebutuhan pokok misalnya, tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik tapi juga pada dinamika pasar global dan rantai pasok internasional.

Konsolidasi Politik dan Proses Adaptasi

Transisi kepemimpinan selalu memerlukan waktu untuk konsolidasi. Membangun kabinet yang solid, menyelaraskan visi misi antar kementerian, dan memastikan birokrasi berjalan efektif bukanlah pekerjaan instan. Ada proses adaptasi, penyesuaian strategi, dan bahkan tarik ulur kepentingan politik yang wajar terjadi. Di tengah semua ini, pemerintah dituntut untuk tetap produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Periode satu tahun ini mungkin masih dianggap sebagai fase "pemanasan" atau "penyesuaian" bagi banyak pihak, namun ekspektasi publik tidak pernah menunggu.

Menuju Era Baru: Membangun Kembali Harapan Rakyat

Meskipun temuan CELIOS mengindikasikan adanya kekecewaan, ini juga bisa menjadi momentum berharga bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan introspeksi dan penyesuaian.

Respon Cepat dan Solusi Konkret

Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi tiga pilar kekecewaan yang diidentifikasi CELIOS.

• Untuk harga kebutuhan pokok, perlu ada strategi yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan produksi domestik, efisiensi rantai distribusi, hingga subsidi tepat sasaran yang benar-benar dirasakan masyarakat paling membutuhkan.


• Dalam isu lingkungan, kebijakan harus diperketat, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan harus tegas, dan investasi pada energi terbarukan serta pembangunan berkelanjutan perlu dipercepat.


• Di bidang penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan publik. Reformasi birokrasi dan penindakan tegas terhadap praktik korupsi harus terus digaungkan.

Peran Serta Aktif Masyarakat dan Akuntabilitas Bersama

Lembaga seperti CELIOS memegang peran vital sebagai "watchdog" yang mengingatkan pemerintah akan janji-janji dan harapan rakyat. Kritik konstruktif dari masyarakat sipil dan media massa adalah bagian integral dari demokrasi yang sehat. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap masukan, bahkan kritik sekalipun, dan melihatnya sebagai cermin untuk perbaikan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus aktif mengawasi, menyuarakan aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi. Akuntabilitas tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor yang benar.

Kesimpulan:
Laporan CELIOS tentang kekecewaan publik terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah pengingat bahwa janji-janji politik harus selalu selaras dengan realita dan bahwa harapan rakyat adalah modal utama legitimasi sebuah pemerintahan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, momen ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mendengarkan, merespons, dan bertindak. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada solusi konkret, kepercayaan publik dapat dibangun kembali. Mari kita terus berdiskusi dan mengawal perjalanan bangsa ini. Apa harapan Anda untuk pemerintahan ke depan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!