RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas Melumpuhkan Koruptor Setelah KUHAP Sah?

Berita ratifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi sorotan publik. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, di balik euforia selesainya pembahasan KUHAP, ada satu agenda legislasi yang tak kalah krusial, bahkan mungkin lebih berdampak dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pertanyaannya, kapan RUU ini akan menjadi fokus utama DPR setelah KUHAP selesai? Dan akankah RUU ini benar-benar menjadi senjata pamungkas yang mampu melumpuhkan koruptor hingga ke akar-akarnya?

KUHAP Baru: Fondasi Awal Reformasi Hukum Indonesia

Pengesahan KUHAP yang baru adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHAP yang lama, modernisasi hukum acara pidana ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta melindungi hak-hak warga negara secara lebih komprehensif. KUHAP baru ini membawa berbagai pembaruan signifikan, mulai dari prosedur penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga persidangan, dengan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan standar hak asasi manusia internasional.

Namun, penting untuk diingat bahwa KUHAP, sebagai hukum acara, lebih banyak mengatur tentang tata cara penegakan hukum. Ia menetapkan "bagaimana" suatu tindak pidana diusut dan diadili. Sementara itu, untuk mengatasi kejahatan dengan dimensi finansial yang kompleks seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang, dibutuhkan instrumen hukum yang lebih tajam dan fokus pada "apa" yang menjadi motif dan hasil kejahatan: harta kekayaan. Di sinilah RUU Perampasan Aset memegang peranan vital sebagai pelengkap yang sempurna.

Mengapa RUU Perampasan Aset Begitu Krusial? Melangkah Jauh dari Sekadar Hukuman Penjara

Kejahatan ekonomi modern, khususnya korupsi dan pencucian uang, tidak hanya merugikan negara secara moral dan institusional, tetapi juga menguras kekayaan publik dalam skala masif. Koruptor dan pelaku kejahatan terorganisir seringkali tidak takut dengan ancaman hukuman penjara semata, selama mereka masih bisa menikmati hasil kejahatan mereka yang fantastis, bahkan dari balik jeruji besi atau melalui orang lain. Inilah mengapa RUU Perampasan Aset menjadi agenda yang tak bisa ditunda lagi.

* Melumpuhkan Jaringan Kejahatan dari Akar:
RUU Perampasan Aset dirancang untuk memutus mata rantai dan sumber daya finansial yang menopang jaringan kejahatan. Dengan merebut aset ilegal, negara tidak hanya menghukum pelakunya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Ini akan membuat kejahatan menjadi tidak menarik dan meruntuhkan kekuatan finansial yang seringkali digunakan untuk menyuap, mengintimidasi saksi, atau bahkan mendanai kejahatan-kejahatan lain. Skema Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini memang sudah ada, tetapi RUU Perampasan Aset diharapkan mampu menyediakan landasan hukum yang lebih kuat dan fleksibel, memungkinkan perampasan aset bahkan tanpa adanya tuntutan pidana sebelumnya (non-conviction based forfeiture) dalam kasus-kasus tertentu, atau mempercepat prosesnya.

* Mencegah Koruptor Menikmati Hasil Kejahatan:
Salah satu frustrasi terbesar masyarakat adalah melihat koruptor yang meskipun dipenjara, keluarganya tetap hidup mewah dan kekayaan hasil korupsi mereka tetap utuh, seringkali disamarkan atas nama pihak ketiga. RUU ini berpotensi besar untuk mengakhiri praktik tersebut. Dengan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif, pesan yang dikirimkan akan jelas: "Anda mungkin lolos dari penjara untuk sementara, tetapi Anda tidak akan bisa menikmati hasil kejahatan Anda." Ini akan menjadi efek jera yang jauh lebih kuat daripada sekadar kurungan badan.

* Mengembalikan Keuangan Negara dan Membangun Kepercayaan Publik:
Aset yang berhasil dirampas dari tangan para koruptor dan pelaku kejahatan bisa dikembalikan kepada negara. Dana ini kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program kesejahteraan rakyat lainnya yang selama ini terhambat akibat kebocoran anggaran oleh korupsi. Pengembalian dana ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai moral dan politik yang tinggi, yakni mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan. Rakyat akan melihat bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan kerugian.

Tantangan dan Harapan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Meskipun urgensinya sangat mendesak dan telah didorong kuat oleh Presiden Jokowi serta berbagai elemen masyarakat sipil, pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR masih berjalan lambat. Ini menunjukkan adanya dinamika politik dan kepentingan yang kompleks di balik layar.

* Dinamika Politik dan Urgensi Legislasi:
Pemerintah telah berulang kali menyatakan komitmennya terhadap pengesahan RUU ini. Namun, bola panas kini ada di tangan DPR. Memprioritaskan RUU ini memerlukan kemauan politik yang kuat dari seluruh fraksi. Tantangan utamanya adalah mencapai konsensus di tengah berbagai kepentingan dan kekhawatiran, termasuk perdebatan mengenai batas-batas hak milik pribadi dan mekanisme pembuktian yang adil. Diperlukan dialog yang konstruktif dan kesadaran kolektif bahwa kepentingan bangsa jauh di atas kepentingan sesaat atau golongan.

* Perbandingan dengan Negara Lain: Belajar dari Sukses dan Kegagalan:
Banyak negara di dunia telah memiliki undang-undang perampasan aset yang kuat, dan beberapa di antaranya bahkan mengadopsi model *non-conviction based forfeiture* untuk mempercepat proses pemulihan aset. Indonesia dapat belajar banyak dari praktik terbaik di yurisdiksi lain, baik dalam hal mekanisme hukum, struktur kelembagaan, maupun perlindungan hak asasi manusia. Membandingkan dengan negara-negara yang sukses maupun yang menghadapi kendala akan membantu Indonesia merancang RUU yang paling efektif dan sesuai dengan konteks hukum nasional.

* Memastikan Implementasi yang Adil dan Efektif:
Memiliki undang-undang yang baik saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan secara adil, transparan, dan efektif di lapangan. Ini membutuhkan penegak hukum yang kompeten, independen, dan berintegritas tinggi – mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim. Mekanisme pengawasan yang kuat juga harus ada untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses perampasan aset tidak digunakan sebagai alat balas dendam politik atau kriminalisasi.

Dampak Potensial RUU Perampasan Aset bagi Masa Depan Indonesia

Jika RUU Perampasan Aset berhasil disahkan dan diimplementasikan dengan baik, dampaknya bagi Indonesia akan sangat transformatif.

* Era Baru Pemberantasan Korupsi:
Ini akan menandai pergeseran paradigma dalam pemberantasan korupsi, dari sekadar menghukum pelaku menjadi melumpuhkan kekuatan finansial mereka. Indonesia akan selangkah lebih maju dalam memberantas kejahatan transnasional dan pencucian uang. Iklim investasi akan membaik karena investor melihat adanya komitmen serius negara dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan bebas korupsi.

* Memperkuat Kedaulatan Hukum dan Ekonomi:
Undang-undang ini akan memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di mata dunia. Indonesia akan semakin diakui sebagai negara yang serius dalam memerangi kejahatan ekonomi dan berkontribusi pada upaya global untuk menghentikan aliran dana ilegal. Secara ekonomi, pemulihan aset akan menjadi suntikan dana segar bagi kas negara, membantu menyehatkan fiskal dan mempercepat pembangunan.

Pengesahan KUHAP adalah awal yang baik, namun RUU Perampasan Aset adalah "gerbang" menuju pemberantasan korupsi yang lebih substansial dan menyeluruh. Ini bukan sekadar rancangan undang-undang biasa; ini adalah janji masa depan bagi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Kita sebagai warga negara memiliki peran penting untuk terus mengawal dan mendorong DPR agar segera memprioritaskan pembahasan RUU ini. Suara kita adalah kekuatan yang dapat mempercepat terwujudnya harapan besar ini. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa tidak ada lagi koruptor yang bisa tidur nyenyak di atas penderitaan rakyat, dengan kekayaan hasil kejahatan yang tak tersentuh.