PBNU di Persimpangan Jalan: Tokoh NU Yogyakarta Ingatkan Bahaya Politik, Desak Kembali ke Khittah Ulama!

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, selalu menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa, kerukunan umat, dan menjadi penjaga moral serta etika publik. Dengan jutaan jamaah dan akar yang dalam di masyarakat, setiap dinamika internal di tubuh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) tak pelak menjadi sorotan publik. Belakangan ini, perhatian tercurah pada isu konflik internal yang mencuat di PBNU, memicu kekhawatiran dan seruan untuk kembali pada jati diri organisasi.

Sebuah suara kenegarawanan muncul dari Yogyakarta, di mana KH Fahmi Basya, seorang tokoh senior NU, dengan tegas meminta agar perselisihan internal di PBNU diselesaikan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan, bukan dengan cara-cara politik praktis. Seruan ini bukan sekadar tanggapan biasa, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang arah dan masa depan NU, serta implikasinya bagi persatuan umat dan bangsa. Apakah NU sedang diuji? Dan bagaimana seruan ini menjadi krusial di tengah pusaran isu politik? Mari kita selami lebih dalam.

Mengapa Konflik Internal PBNU Menarik Perhatian Publik yang Begitu Besar?

NU bukan sekadar organisasi massa biasa. Ia adalah payung besar bagi umat Islam tradisional di Indonesia, pembawa ajaran Islam moderat, penjaga nilai-nilai kebangsaan, dan motor penggerak pendidikan serta sosial. Kiprahnya telah terbukti dalam setiap babak sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika ada riak-riak di internal PBNU, masyarakat umum, khususnya warga Nahdliyin, tidak bisa tidak merasa khawatir.

Konflik ini menarik perhatian karena melibatkan dua pucuk pimpinan tertinggi: Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Perbedaan pandangan terkait interpretasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menjadi pemicu utama. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggerus citra NU sebagai lembaga yang kokoh, berwibawa, dan independen. Lebih dari itu, potensi perpecahan internal berisiko melemahkan peran NU dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia.

Suara Kiai dari Yogyakarta: Seruan Damai dan Kembali ke Khittah

KH Fahmi Basya, dengan pengalamannya yang panjang di NU, menyuarakan apa yang menjadi keresahan banyak pihak: pentingnya menjaga martabat NU sebagai organisasi keagamaan murni. Ia mengingatkan bahwa akar permasalahan di PBNU harus dicari dan diselesaikan dengan bijak, tidak sekadar mengambang dan berpotensi menjadi bola liar politik.

Krisis Kepemimpinan atau Perbedaan Tafsir AD/ART?

Konflik yang disorot oleh KH Fahmi Basya merujuk pada ketidakselarasan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terkait sejumlah keputusan dan interpretasi AD/ART. Rais Aam, yang merupakan pemimpin tertinggi di jajaran syuriyah (dewan penasehat keagamaan), memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian ajaran dan etika organisasi. Sementara Ketua Umum, sebagai pemimpin tanfidziyah (badan pelaksana), bertanggung jawab atas operasional dan implementasi kebijakan. Ketidaksepahaman antara dua pimpinan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan stagnasi bahkan perpecahan.

KH Fahmi Basya menegaskan bahwa jika konflik ini murni perbedaan pandangan, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang telah diatur, yakni musyawarah mufakat. Ia juga menyoroti bahwa masalah ini cenderung "mengambang" dan tidak ada pihak yang mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya secara tuntas, menciptakan ruang bagi spekulasi dan politisasi.

Independensi NU: Sebuah Amanah Sejarah

Inti dari seruan KH Fahmi Basya adalah tentang independensi NU dari kepentingan politik praktis. Ia mengingatkan bahwa NU adalah organisasi keagamaan yang bertujuan utama untuk dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan sosial umat. Sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU telah menorehkan jejak sebagai organisasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, jauh dari intrik politik pragmatis.

Khittah NU 1926 dan Khittah 1984 adalah dua pijakan penting yang menegaskan posisi NU sebagai jam'iyyah diniyah (organisasi keagamaan) yang tidak terikat pada partai politik manapun. Kembali ke khittah berarti menegaskan komitmen untuk fokus pada pengembangan umat melalui jalur pendidikan pesantren, pengajian, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi sosial. Politisisasi konflik internal dikhawatirkan dapat menyeret NU ke dalam pusaran politik yang justru akan mengikis kepercayaan umat dan mengaburkan jati diri organisasi.

Bahaya Politisisasi Konflik Internal bagi NU dan Umat

Jika konflik internal PBNU diselesaikan dengan cara politik, dampaknya bisa sangat merugikan. Pertama, akan menggerus wibawa dan kredibilitas NU di mata masyarakat. NU, yang selama ini menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kerukunan, bisa kehilangan daya tariknya jika terpecah belah oleh kepentingan politik.

Kedua, akan memecah belah warga Nahdliyin. Militansi dan loyalitas warga NU yang selama ini kuat bisa terpecah berdasarkan afiliasi politik atau dukungan terhadap faksi tertentu. Ini berpotensi menciptakan gesekan di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya melemahkan kekuatan kolektif NU.

Ketiga, dapat mengganggu fokus NU dalam menjalankan misi utamanya. Sumber daya, waktu, dan energi yang seharusnya dicurahkan untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat justru akan tersedot habis untuk menyelesaikan intrik-intrik internal. Ini adalah kerugian besar, mengingat peran strategis NU dalam pembangunan moral dan sosial bangsa.

Keempat, dan yang paling berbahaya, adalah potensi NU dimanfaatkan oleh kekuatan politik eksternal. Jika internal NU lemah dan terpecah, akan lebih mudah bagi pihak luar untuk menyusup dan memanfaatkan NU demi kepentingan politik sesaat, yang tentu saja akan bertentangan dengan khittah dan cita-cita luhur para pendiri NU.

Jalan Keluar: Musyawarah dan Semangat Persaudaraan NU

KH Fahmi Basya menawarkan solusi yang sesungguhnya telah menjadi ruh Nahdlatul Ulama: musyawarah. Dalam tradisi NU, segala perbedaan dan persoalan diselesaikan melalui dialog, saling menghargai, dan mencari titik temu demi kemaslahatan bersama. Semangat *ukhuwah nahdliyah* (persaudaraan NU) harus menjadi landasan utama. Para kiai sepuh, yang memiliki kearifan dan pengalaman, seharusnya berperan aktif sebagai mediator dan penengah, membawa kembali semangat persatuan yang telah diwariskan para ulama pendahulu.

PBNU memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan umat. Dengan menyudahi konflik secara bijak, transparan, dan berpegang pada AD/ART serta khittah organisasi, PBNU dapat menunjukkan kepada publik bahwa NU adalah organisasi yang matang, mampu menyelesaikan masalahnya secara internal tanpa harus larut dalam politik praktis.

Masa Depan NU di Tangan Kita Bersama

Seruan dari KH Fahmi Basya adalah alarm penting bagi seluruh elemen Nahdlatul Ulama. Ini adalah momentum untuk refleksi, untuk kembali merenungkan akar dan tujuan pendirian NU. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, peran NU sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan moderat dan kebangsaan menjadi semakin krusial. Konflik internal harus disikapi sebagai ujian, bukan sebagai jalan menuju perpecahan.

Mari kita dukung seruan untuk kembali kepada khittah, menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, dan menjadikan NU sebagai organisasi yang kuat, mandiri, dan selalu mengabdi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. NU adalah rumah kita bersama, dan menjaga keutuhannya adalah tanggung jawab kita semua.

Bagaimana pendapat Anda tentang konflik internal PBNU ini? Apakah Anda setuju bahwa NU harus sepenuhnya independen dari politik praktis? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini dan mari kita diskusikan bersama!