Mengapa Negara Miskin Menolak "Bunuh Diri Ekonomi" demi Iklim: Perpecahan Global yang Semakin Nyata

Pemanasan global dan perubahan iklim telah lama menjadi isu sentral dalam agenda internasional. Namun, di balik seruan solidaritas global, muncul sebuah retakan yang semakin lebar: jurang antara negara-negara maju yang mendorong transisi energi cepat, dan negara-negara berkembang yang merasa tidak mampu menanggung biayanya, bahkan menyebutnya sebagai "bunuh diri ekonomi". Pertanyaan krusialnya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, melainkan siapa yang harus membayar dan dengan pengorbanan apa.

Pembukaan: Ancaman Bunuh Diri Ekonomi vs. Keberlanjutan Pembangunan

Di berbagai forum internasional, kita sering mendengar narasi tentang urgensi bagi seluruh dunia untuk beralih ke energi hijau dan meninggalkan bahan bakar fosil. Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seringkali menjadi garda depan dalam menyerukan kebijakan iklim yang ambisius, lengkap dengan target-target emisi yang ketat. Namun, dari belahan dunia lain, terutama negara-negara dengan ekonomi yang masih bertumbuh, responsnya justru cenderung skeptis, bahkan menentang. Mereka melihat kebijakan yang dipaksakan ini bukan sebagai jalan menuju keberlanjutan, melainkan sebagai resep pasti menuju kemiskinan yang lebih dalam dan "bunuh diri ekonomi".

Mengapa negara-negara miskin dan berkembang menolak mengikuti jejak yang ditawarkan oleh Barat dan organisasi internasional? Apa yang mendasari keberanian mereka untuk mengambil jalur yang berbeda, bahkan jika itu berarti menghadapi kritik dari komunitas global? Jawabannya terletak pada prioritas yang berbeda, konteks sejarah yang tidak sama, dan realitas ekonomi yang jauh lebih keras.

Mengapa Jalan Eropa Bukanlah Jalan Dunia: Perspektif Negara Berkembang

Bagi banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tantangan utama bukanlah mencapai net-zero emisi dalam beberapa dekade ke depan, melainkan bagaimana menyediakan akses listrik yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan ketahanan pangan bagi miliaran penduduknya. Mereka berargumen bahwa negara-negara maju memiliki privilege untuk mendikte agenda iklim karena mereka telah melalui fase industrialisasi intensif yang didukung oleh bahan bakar fosil selama berabad-abad. Mereka telah mencapai kemakmuran dan kini "mampu" beralih ke energi yang lebih bersih.

Sebaliknya, negara berkembang masih dalam tahap awal atau menengah dari pembangunan ekonomi. Kebutuhan energi mereka melonjak seiring dengan pertumbuhan populasi dan ambisi industrialisasi. Memaksa mereka untuk melompat langsung ke teknologi hijau yang mahal dan belum sepenuhnya matang, tanpa dukungan finansial dan teknologi yang memadai, sama saja dengan menghambat laju pembangunan mereka. Bahan bakar fosil—batu bara, minyak, dan gas—masih menjadi tulang punggung yang paling terjangkau dan andal untuk menggerakkan pabrik, menerangi rumah, dan menjalankan transportasi.

Ironi "Keadilan Iklim" dan Beban Pembangunan

Narasi "keadilan iklim" yang sering digaungkan oleh negara maju seringkali terasa ironis di telinga negara berkembang. Mereka merasa diminta untuk menanggung beban atas emisi karbon yang sebagian besar dihasilkan oleh negara-negara industri di masa lalu. Permintaan agar mereka segera "dekarbonisasi" adalah beban ganda: pertama, mereka harus menanggung dampak perubahan iklim global; kedua, mereka harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi mereka demi mengatasi masalah yang bukan sepenuhnya mereka ciptakan.

Konsep "bunuh diri ekonomi" dalam konteks ini berarti:
1. Harga Energi yang Melonjak: Mengganti infrastruktur energi fosil dengan yang baru dan bersih membutuhkan investasi kolosal yang tidak dimiliki negara miskin. Jika dipaksakan, biaya energi akan melambung tinggi, membebani rumah tangga dan industri, serta menghambat daya saing ekonomi.
2. Kehilangan Lapangan Kerja: Industri ekstraktif dan terkait bahan bakar fosil seringkali menjadi pemberi kerja utama di banyak negara berkembang. Transisi mendadak tanpa rencana yang matang bisa mengakibatkan pengangguran massal.
3. Ketergantungan Teknologi: Bergantung pada teknologi hijau dari negara maju bisa menciptakan ketergantungan baru dan menguras cadangan devisa.
4. Infrastruktur yang Tidak Siap: Jaringan listrik di banyak negara berkembang belum siap untuk menerima fluktuasi besar dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tanpa sistem penyimpanan dan cadangan yang mahal.

Menilik Realitas Energi dan Pilihan Pragmatis

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak negara berkembang, seperti India, Tiongkok (sebagai negara berkembang terbesar), Indonesia, dan negara-negara Afrika, terus berinvestasi pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, untuk memenuhi kebutuhan energi dasar mereka. Proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batu bara masih dibangun karena menawarkan listrik yang paling murah dan stabil.

Mereka tidak sepenuhnya menolak energi terbarukan. Sebagian besar negara berkembang justru menjadi pasar yang menarik untuk pengembangan energi surya dan angin, terutama karena harga teknologinya yang terus menurun. Namun, ini adalah bagian dari strategi diversifikasi energi, bukan penggantian total dan mendadak. Fleksibilitas dan kemampuan untuk memilih bauran energi yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan ekonomi mereka adalah kunci.

Konsekuensi Global dari Perbedaan Pendekatan Ini

Perpecahan dalam pendekatan kebijakan iklim ini memiliki konsekuensi global yang signifikan. Ini bisa memperdalam ketegangan geopolitik, menghambat kemajuan dalam negosiasi iklim internasional, dan bahkan memicu perang dagang. Jika negara-negara berkembang merasa tidak didengarkan atau dipaksa, mereka mungkin akan mencari aliansi baru dan membentuk blok-blok kepentingan yang menentang hegemoni Barat dalam isu iklim.

Alih-alih mencapai konsensus global, dunia mungkin akan menuju skenario "multi-kecepatan" dalam aksi iklim, di mana negara maju bergerak cepat menuju dekarbonisasi, sementara negara berkembang bergerak lebih lambat, fokus pada pembangunan dan secara bertahap mengintegrasikan energi bersih sesuai kapasitasnya.

Mencari Solusi Berkelanjutan yang Inklusif

Untuk menghindari skenario yang lebih buruk, diperlukan pendekatan yang lebih pragmatis, inklusif, dan adil. Negara-negara maju perlu:
* Memberikan Dukungan Finansial dan Teknologi Nyata: Janji bantuan iklim harus dipenuhi dan ditingkatkan, tanpa syarat yang memberatkan. Transfer teknologi harus dipermudah dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
* Menghargai Kedaulatan Nasional: Setiap negara berhak menentukan jalur pembangunan dan bauran energinya sendiri, selama mereka juga berkomitmen pada pengurangan emisi yang bertanggung jawab dan bertahap.
* Fokus pada Solusi Adaptasi: Selain mitigasi, investasi dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan juga krusial bagi negara-negara yang paling rentan.

Kesimpulan: Saatnya Mendengar Suara dari Belahan Dunia Lain

Tahun-tahun ke depan akan membuktikan apakah komunitas internasional mampu menjembatani perbedaan ini. Mengabaikan keberatan dan realitas ekonomi negara berkembang hanya akan memperparah perpecahan dan menggagalkan upaya kolektif melawan perubahan iklim. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah memahami bahwa "satu ukuran cocok untuk semua" tidak berlaku dalam konteks global yang beragam. Memberikan ruang bagi negara-negara miskin untuk bertumbuh, sambil secara bertahap transisi ke energi yang lebih bersih dengan dukungan yang memadai, mungkin adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan, baik secara ekologis maupun ekonomis.

Bagaimana menurut Anda? Apakah negara berkembang punya hak untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas target iklim yang ambisius? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!