Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto: Desakan BEM SE UI Menguak Luka Lama dan Keadilan Sejarah

Pembukaan: Menggugah Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto

Gelar pahlawan nasional, sebuah kehormatan tertinggi yang disematkan negara kepada putra-putri terbaik bangsa, seringkali dianggap sebagai status abadi yang tak tergoyahkan. Namun, bagaimana jika gelar tersebut, yang melekat pada salah satu tokoh paling sentral sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia, justru dipertanyakan dan diminta untuk dicabut? Inilah yang terjadi ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (BEM SE UI) secara lantang mendesak pemerintah untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional dari mantan Presiden Soeharto. Desakan ini bukan sekadar seruan kosong, melainkan sebuah percikan yang kembali menyulut api perdebatan tentang keadilan sejarah, warisan Orde Baru, dan proses rekonsiliasi nasional yang tak kunjung usai.

Dalam pusaran sejarah Indonesia modern, nama Soeharto adalah episentrum. Ia adalah figur yang dipuja sebagai stabilisator dan bapak pembangunan, namun di sisi lain, dikecam sebagai diktator otoriter yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif. Permintaan BEM SE UI untuk mencabut gelar pahlawan ini secara otomatis membuka kembali kotak pandora masa lalu, memaksa kita semua untuk melihat lebih dalam pada kompleksitas sejarah bangsa, serta tantangan dalam menentukan siapa yang layak dihormati sebagai pahlawan sejati. Artikel ini akan menelusuri akar desakan tersebut, menimbang argumen pro dan kontra, serta mengulas implikasi yang mungkin timbul dari sebuah langkah historis ini.

Mengapa BEM SE UI Memicu Perdebatan Ini?

Desakan BEM SE UI didasarkan pada argumen fundamental bahwa Soeharto, selama 32 tahun masa pemerintahannya yang dikenal sebagai Orde Baru, telah meninggalkan jejak kelam berupa pelanggaran HAM berat. Mahasiswa, sebagai garda terdepan penjaga moral dan keadilan, merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan ketidakadilan yang belum terselesaikan. Mereka menyoroti berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi di bawah rezim Orde Baru, seperti peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, penembakan misterius (Petrus), pembantaian massal 1965, kasus Talangsari, serta berbagai kekerasan di Aceh, Papua, dan Timor Timur yang menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan trauma mendalam. Bagi mereka, membiarkan seorang yang terbukti memiliki catatan pelanggaran HAM berat tetap menyandang gelar pahlawan adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain isu HAM, praktik KKN yang merajalela di era Soeharto juga menjadi poin krusial. Sistematisnya korupsi dan pembangunan oligarki diyakini telah merugikan negara triliunan rupiah dan menghambat kemajuan demokrasi serta kesejahteraan rakyat. Mahasiswa memandang bahwa gelar pahlawan semestinya hanya diberikan kepada figur yang bersih dari noda moral dan berjuang tulus demi kepentingan bangsa, bukan mereka yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Desakan ini adalah cerminan dari semangat Reformasi 1998 yang menuntut penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pengungkapan kebenaran sejarah.

Soeharto: Pahlawan atau Penguasa Kontroversial?

Perdebatan tentang gelar pahlawan Soeharto adalah perdebatan tentang dua narasi sejarah yang saling bertolak belakang.

Sisi "Pahlawan": Pembangunan dan Stabilitas

Pendukung Soeharto kerap menyoroti perannya dalam menjaga stabilitas nasional pasca-gejolak G30S/PKI. Ia dianggap berhasil menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme dan membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui program-program pembangunan jangka panjang, seperti Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang berhasil meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Era Orde Baru juga dikenang sebagai masa di mana inflasi dapat dikendalikan dan investasi asing masuk. Bagi sebagian masyarakat, Soeharto adalah sosok Bapak Pembangunan yang berhasil membawa Indonesia dari keterpurukan ekonomi menjadi negara yang relatif stabil dan makmur, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pra-Orde Baru. Gelar pahlawan yang disematkan kepadanya beberapa tahun setelah kematiannya (meskipun secara de facto Soeharto telah menjadi pahlawan nasional sejak ia menjabat presiden), diyakini sebagai pengakuan atas jasa-jasa besarnya tersebut.

Sisi "Penguasa Kontroversial": Jejak Gelap Orde Baru

Namun, narasi tersebut diimbangi oleh kritik tajam terhadap sifat otoriter pemerintahannya. Kebebasan berpendapat dibungkam, oposisi ditekan, media dikontrol ketat, dan militer memiliki peran dominan dalam kehidupan politik dan sosial. Pelanggaran HAM bukan hanya insiden sporadis, melainkan kebijakan represif yang sistematis untuk mempertahankan kekuasaan. Kasus-kasus seperti pembantaian 1965, penumpasan kelompok kritis, hingga tragedi Mei 1998 yang menjadi pemicu kejatuhannya, adalah bukti nyata dari sisi gelap Orde Baru. Laporan-laporan dari lembaga HAM internasional dan Komnas HAM sendiri telah mendokumentasikan betapa parahnya pelanggaran HAM di era tersebut. Selain itu, praktik KKN yang melibatkan keluarga dan kroni-kroninya telah menjadi rahasia umum dan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan yang masih terasa hingga kini.

Implikasi Hukum dan Politik: Mungkinkah Gelar Dicabut?

Desakan pencabutan gelar pahlawan Soeharto bukan hanya persoalan moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan politik yang rumit. Proses pemberian gelar pahlawan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. UU ini secara eksplisit menjelaskan syarat-syarat bagi seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan, termasuk berjuang untuk kemerdekaan, memiliki moral dan budi pekerti luhur, serta tidak pernah dihukum pidana. Namun, UU tersebut tidak secara gamblang mengatur mekanisme pencabutan gelar pahlawan yang telah diberikan, terutama jika alasannya adalah pelanggaran yang baru terungkap atau diperdebatkan setelah pemberian gelar.

Jika pemerintah memutuskan untuk menindaklanjuti desakan ini, maka akan ada implikasi politik yang sangat besar. Pertama, pemerintah harus menghadapi pro dan kontra di tengah masyarakat, yang bisa memecah belah bangsa. Kedua, ini bisa menjadi preseden bagi pencabutan gelar pahlawan lain di masa depan, membuka ruang untuk "revisi" sejarah secara terus-menerus. Ketiga, proses pencabutan akan membutuhkan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas, yang saat ini belum tersedia secara eksplisit. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak sosial, politik, dan hukum dari keputusan semacam itu. Peran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta lembaga-lembaga hukum, akan sangat krusial dalam menelaah masalah ini.

Rekonsiliasi Nasional dan Tantangan Mengurai Sejarah

Perdebatan tentang gelar pahlawan Soeharto pada dasarnya adalah perdebatan tentang bagaimana sebuah bangsa harus berdamai dengan masa lalunya yang kompleks. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sejarah perjuangan namun juga diwarnai konflik dan ketidakadilan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi nasional yang sejati. Rekonsiliasi ini tidak bisa dilakukan dengan mengubur fakta atau mengabaikan suara-suara korban. Sebaliknya, ia harus dimulai dengan pengakuan kebenaran, penegakan keadilan, dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang di masa depan.

Pendidikan sejarah yang objektif dan komprehensif adalah kunci. Generasi muda harus diperkenalkan pada kedua sisi koin sejarah, memahami konteks, dan diajak berpikir kritis, bukan sekadar menelan narasi tunggal. Desakan BEM SE UI ini, terlepas dari hasil akhirnya, telah berhasil memantik kembali diskusi penting tentang keadilan transisi dan memori kolektif bangsa. Ini adalah ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia dalam menghadapi masa lalu yang kelam dan membangun masa depan yang lebih adil.

Kesimpulan: Sebuah Pertanyaan yang Terus Menggema

Desakan BEM SE UI untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto adalah panggilan untuk meninjau kembali narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh sudut pandang penguasa. Ini adalah permintaan akan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM dan sebuah upaya untuk meluruskan sejarah demi masa depan yang lebih baik. Namun, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ia melibatkan dilema moral, tantangan hukum, dan potensi gejolak politik.

Apakah pencabutan gelar pahlawan Soeharto akan membawa keadilan yang dicari atau justru membuka kotak pandora konflik baru? Pertanyaan ini akan terus menggema di ruang publik, menuntut refleksi mendalam dari seluruh elemen bangsa. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, dengan mengedepankan fakta, keadilan, dan kepentingan terbaik bangsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah pencabutan gelar pahlawan Soeharto adalah langkah yang tepat untuk keadilan sejarah Indonesia? Bagikan pandangan Anda dan mari berdiskusi untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu dan masa depan bangsa ini.