Kematian Oslo Accords: Ancaman Nyata Solusi Dua Negara dan Masa Depan Tepi Barat

Perjanjian Oslo, yang pernah menjadi mercusuar harapan bagi perdamaian antara Israel dan Palestina, kini menghadapi "kematian senyap" di Tepi Barat. Artikel di Al Jazeera menyoroti bagaimana serangkaian tindakan Israel yang berkelanjutan – mulai dari perluasan permukiman, pembangunan jalan pintas, hingga kontrol administratif yang ketat – secara efektif menggagalkan visi solusi dua negara yang menjadi inti perjanjian tersebut. Ini bukan lagi sekadar perebutan lahan, melainkan penaklukan senyap yang mengubah lanskap geopolitik dan meredupkan prospek kemerdekaan Palestina.

Dampak utama dari perkembangan ini sangat mendalam. Bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat, implikasinya adalah hilangnya tanah, pemisahan komunitas, pembatasan pergerakan, dan ketergantungan ekonomi yang semakin parah. Kehidupan sehari-hari mereka terkekang oleh pos pemeriksaan, izin yang rumit, dan ancaman penggusuran. Harapan untuk memiliki negara merdeka dengan kedaulatan penuh semakin jauh dari kenyataan, digantikan oleh fragmentasi wilayah dan kontrol Israel yang meluas. Secara psikologis, ini menumbuhkan rasa frustrasi, keputusasaan, dan ketidakpercayaan terhadap proses perdamaian.

Secara global, "kematian" Perjanjian Oslo ini merusak kredibilitas hukum internasional dan lembaga-lembaga yang berkomitmen pada perdamaian. Ini menciptakan preseden berbahaya bahwa resolusi konflik dapat diabaikan demi kepentingan sepihak, menantang prinsip-prinsip diplomasi multilateral. Bagi para pembaca di seluruh dunia, kejadian ini adalah pengingat akan kerapuhan perjanjian internasional dan pentingnya pengawasan terhadap konflik yang berkepanjangan.

Pihak yang paling terpengaruh secara langsung dan parah adalah rakyat Palestina, yang melihat tanah dan aspirasi mereka terkikis di depan mata. Namun, komunitas internasional juga sangat terpengaruh, karena ketidakmampuan untuk menegakkan kesepakatan damai dapat mengikis kepercayaan global dan menciptakan ketidakstabilan regional yang lebih besar. Bagi Israel, meskipun tindakan ini mungkin dilihat sebagai pengamanan kepentingan nasional jangka pendek, pada akhirnya dapat menyebabkan isolasi diplomatik yang lebih dalam, beban keamanan yang berkelanjutan, dan tantangan demografis etis dalam jangka panjang.

Ke depan, risiko yang muncul sangat signifikan. Pertama, kemungkinan eskalasi kekerasan dan konflik yang lebih luas menjadi lebih tinggi seiring dengan pupusnya harapan solusi politik. Kedua, tanpa solusi dua negara, wilayah tersebut dapat menuju ke salah satu dari dua skenario: konflik berkepanjangan dengan status quo yang tidak berkelanjutan, atau solusi satu negara di mana hak-hak warga Palestina sangat dibatasi, yang dapat memicu tuduhan apartheid. Ketiga, tekanan internasional terhadap Israel kemungkinan akan meningkat, meskipun efektivitas tekanan tersebut masih dipertanyakan. Peluang yang ada sangat tipis, namun mungkin terletak pada pengakuan global yang lebih kuat akan kegagalan pendekatan saat ini, yang berpotensi memicu kerangka kerja diplomatik yang sepenuhnya baru, meskipun saat ini prospeknya masih suram. Perlu ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan diplomasi internasional secara radikal.