Ironi Pembangunan Jakarta: Laporan LBH Jakarta Ungkap Darurat Penggusuran Paksa di Ibu Kota!

Jakarta, megapolitan yang tak pernah tidur, selalu identik dengan gemerlap gedung pencakar langit, infrastruktur modern, dan dinamika ekonomi yang tak henti. Namun, di balik kemajuan yang memukau mata, tersembunyi sebuah realita kelam yang kerap luput dari sorotan: penderitaan ribuan warga akibat penggusuran paksa. Sebuah laporan terbaru dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang dirilis pada akhir Februari 2024, bak sebuah pukulan telak yang mengungkap bahwa di tengah ambisi pembangunan Ibu Kota, hak-hak dasar warganya justru terancam dan terabaikan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah kisah ribuan jiwa yang kehilangan rumah, mata pencarian, dan masa depan.

Menguak Fakta di Balik Pembangunan Jakarta: Data Mengejutkan dari LBH Jakarta

LBH Jakarta telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian terhadap praktik penggusuran paksa di Ibu Kota selama periode yang cukup panjang, yaitu sejak awal 2020 hingga akhir 2023. Hasilnya sungguh mengkhawatirkan dan menjadi alarm serius bagi kita semua. Dalam rentang waktu empat tahun tersebut, LBH Jakarta mencatat setidaknya 71 kasus penggusuran paksa yang terjadi di berbagai sudut Jakarta. Angka ini mungkin terlihat kecil secara nominal, namun dampaknya menyentuh kehidupan ribuan orang.

Laporan tersebut merinci bahwa dari 71 kasus tersebut, sebanyak 3.846 kepala keluarga (KK) atau sekitar 14.489 individu terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka. Bayangkan, hampir 15.000 jiwa harus berhadapan dengan ketidakpastian, kehilangan tempat berlindung, dan trauma mendalam. Mayoritas penggusuran ini terjadi atas nama pembangunan dan proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan memajukan kota. Sebut saja proyek strategis nasional seperti MRT, LRT, normalisasi sungai yang sejatinya bertujuan mencegah banjir, hingga pembangunan jalan tol dan fasilitas publik lainnya. Ini memunculkan pertanyaan krusial: Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini? Apakah kemajuan fisik harus selalu dibayar dengan pengorbanan kemanusiaan yang begitu besar?

Siapa Saja yang Terdampak? Wajah Rentan Korban Penggusuran

Para korban penggusuran paksa bukanlah sekadar statistik. Mereka adalah manusia dengan cerita, impian, dan kehidupan yang hancur dalam sekejap. LBH Jakarta secara khusus menyoroti bahwa kelompok paling rentanlah yang seringkali menjadi sasaran empuk praktik-praktik ini. Anak-anak yang kehilangan akses pendidikan dan lingkungan bermain mereka, lansia yang dipaksa meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah seumur hidup mereka, penyandang disabilitas yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang tidak ramah, serta perempuan yang harus menanggung beban ganda dalam menjaga keluarga di tengah ketidakpastian.

Penderitaan mereka jauh melampaui kerugian material. Trauma psikologis, putusnya ikatan sosial, hilangnya mata pencarian, hingga terenggutnya hak atas pendidikan dan kesehatan menjadi konsekuensi nyata yang harus mereka hadapi. Komunitas yang telah terbangun puluhan tahun lenyap begitu saja, digantikan dengan rasa cemas dan ketidakberdayaan. Ini adalah potret buram pembangunan yang abai terhadap dimensi sosial dan kemanusiaan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terabaikan: Modus Operandi Penggusuran Paksa

Laporan LBH Jakarta tidak hanya memaparkan jumlah kasus dan korban, tetapi juga mengungkap pola dan modus operandi yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Salah satu temuan krusial adalah minimnya atau bahkan tidak adanya pemberitahuan yang layak dan musyawarah yang bermakna sebelum penggusuran dilakukan. Seringkali, warga hanya diberi tahu dalam waktu singkat, tanpa kesempatan untuk bernegosiasi atau mencari solusi alternatif. Ini jelas melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap proses pembebasan lahan.

Selain itu, kompensasi yang tidak layak atau bahkan tidak ada sama sekali menjadi masalah yang terus berulang. Warga seringkali "dihadiahi" ganti rugi yang jauh di bawah nilai pasar, tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami, atau bahkan hanya ditawarkan relokasi ke tempat yang justru menjauhkan mereka dari akses pekerjaan dan fasilitas umum. Lebih parah lagi, dalam banyak kasus, penggusuran dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi, melibatkan aparat negara seperti Satpol PP, Kepolisian, bahkan TNI. Penggunaan kekuatan berlebihan ini bukan hanya merampas hak milik, tetapi juga merampas martabat dan rasa aman warga. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.

Mengapa Ini Terus Terjadi? Akar Masalah dan Keterlibatan Negara

Laporan LBH Jakarta secara terang-terangan menyoroti keterlibatan berbagai aktor negara dalam praktik penggusuran paksa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan bahkan TNI disebut-sebut sebagai pihak yang turut berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi hak-hak dasar warganya. Apakah prioritas pembangunan telah mengalahkan perlindungan hak asasi manusia?

Akar masalahnya kompleks, melibatkan ketidakjelasan regulasi pertanahan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, hingga dominasi kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur berskala besar yang seringkali mengabaikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sikap abai terhadap prosedur hukum yang semestinya dan minimnya akuntabilitas menjadikan praktik penggusuran paksa terus berulang tanpa ada efek jera. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil, khususnya mereka yang paling rentan.

Mendesak Perubahan: Rekomendasi LBH Jakarta untuk Jakarta yang Lebih Berpihak

Menyikapi kondisi darurat penggusuran ini, LBH Jakarta mengajukan sejumlah rekomendasi krusial yang harus segera dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, mereka mendesak adanya moratorium penggusuran paksa. Ini adalah langkah awal untuk menghentikan penderitaan lebih lanjut dan memberikan ruang untuk evaluasi menyeluruh. Kedua, LBH menyerukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan regulasi terkait pertanahan dan pembangunan kota, termasuk Perpres 23/2023, untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Ketiga, sangat penting untuk menerapkan pendekatan hak asasi manusia dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ini berarti menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar objek yang bisa dipindahkan seenaknya. Keempat, partisipasi masyarakat harus dijamin dan dihormati dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Musyawarah harus dilakukan secara bermakna, bukan hanya formalitas belaka. Terakhir, LBH Jakarta juga menekankan pentingnya pendidikan hak asasi manusia bagi seluruh aparat penegak hukum dan Satpol PP, agar mereka memahami batasan kewenangan dan menjunjung tinggi martabat warga.

Suara Kita untuk Jakarta: Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Laporan LBH Jakarta adalah panggilan bagi kita semua. Ini bukan hanya masalah pemerintah atau korban penggusuran, tetapi masalah kemanusiaan yang menyentuh inti keadilan sosial di Ibu Kota. Sebagai warga negara, kita memiliki peran dalam menyuarakan kebenaran dan menuntut perubahan.

Pertama, bagikan informasi ini. Semakin banyak orang yang sadar akan krisis penggusuran ini, semakin besar tekanan publik yang dapat kita berikan. Kedua, dukunglah organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta yang berjuang untuk hak-hak korban. Ketiga, jadilah pengawas kritis terhadap setiap proyek pembangunan di lingkungan kita. Tuntutlah transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah dan pusat. Mari bersama-sama membangun Jakarta yang tidak hanya modern, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak pada seluruh warganya, tanpa terkecuali.

Penutup: Jakarta yang Adil, Bukan Sekadar Megah

Pembangunan kota adalah keniscayaan, tetapi ia tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar dan martabat manusia. Laporan LBH Jakarta menjadi pengingat yang tajam bahwa di balik ambisi untuk menjadi kota global, Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi warganya. Sudah saatnya pemerintah merenungkan kembali prioritasnya, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan senantiasa dilandasi oleh prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi. Jakarta yang adil, bukan sekadar megah, adalah impian yang harus kita wujudkan bersama.