Geger Keraton Surakarta: Tabir Respons Maha Menteri Terkuak di Tengah Rencana Penobatan Pakubuwono XIV yang Penuh Drama!

Keraton Surakarta Hadiningrat, salah satu pilar kebudayaan Jawa yang megah dan penuh sejarah, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena perayaan atau festival kebudayaan, melainkan karena gejolak internal yang tak kunjung usai seputar suksesi takhta. Di tengah pusaran polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun, muncul rencana penobatan Pakubuwono XIV, sebuah langkah yang langsung memicu reaksi keras dari salah satu sosok kunci di lingkungan keraton: seorang Maha Menteri.

Berita ini tak hanya mengguncang dinding-dinding keraton, tetapi juga menarik perhatian luas masyarakat yang peduli akan kelestarian budaya dan tradisi Jawa. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok Keraton Surakarta? Mengapa rencana penobatan ini begitu kontroversial? Dan apa respons mengejutkan dari Maha Menteri yang bisa mengubah arah sejarah Keraton Surakarta?

Latar Belakang Konflik Takhta Surakarta: Sebuah Saga yang Panjang

Untuk memahami drama terbaru ini, kita perlu menengok kembali ke belakang. Konflik suksesi di Keraton Surakarta bukanlah hal baru. Sejak wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004 tanpa menunjuk putra mahkota secara resmi, Keraton Surakarta dilanda perpecahan. Dua putra almarhum, yakni KGPH Hangabehi dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, sama-sama mengklaim berhak atas takhta dan dinobatkan sebagai Pakubuwono XIII.

Perseteruan ini memuncak menjadi dua kubu yang saling berseberangan, dikenal sebagai "Kubengan" (kubu Hangabehi) dan "Panembahan" (kubu Tedjowulan). Berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan, bahkan melibatkan pemerintah pusat. Puncaknya adalah perjanjian damai pada tahun 2017 yang difasilitasi oleh pemerintah, yang mengakui KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIII dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Mahapatih.

Namun, seperti saga yang tak berkesudahan, perdamaian itu ternyata menyimpan bara di bawah sekam. Meskipun secara formal Pakubuwono XIII sudah bertahta, gejolak internal dengan berbagai pihak yang merasa tidak puas atau memiliki agenda berbeda terus membayangi. Kini, muncul nama KPH. Adipati Dipokusumo, yang disebut-sebut sebagai motor penggerak di balik rencana penobatan Pakubuwono XIV, menambah kerumitan dalam permasalahan yang ada.

Suara dari Jantung Keraton: Respons Tegas Maha Menteri Gusti Moeng

Di tengah rencana penobatan Pakubuwono XIV yang mulai bergaung, putri tertua dari Pakubuwono XII sekaligus salah seorang Maha Menteri Keraton Surakarta, G.K.R. Wandansari Koes Moertiyah atau yang akrab disapa Gusti Moeng, memberikan respons yang sangat tegas dan mengejutkan. Gusti Moeng, yang juga memegang peran penting dalam struktur adat keraton, menolak mentah-mentah rencana penobatan tersebut. Penolakannya didasarkan pada beberapa poin krusial:

1. Keberadaan Pakubuwono XIII: Gusti Moeng menegaskan bahwa Sri Susuhunan Pakubuwono XIII masih hidup dan sehat, serta masih aktif menjalankan perannya sebagai Raja Keraton Surakarta. Menurutnya, tidak ada alasan sama sekali untuk menobatkan raja baru, apalagi dengan gelar Pakubuwono XIV, selama Pakubuwono XIII masih bertahta. Ini adalah prinsip dasar suksesi monarki yang tidak bisa ditawar.


2. Pelanggaran Adat dan Perjanjian: Rencana penobatan Pakubuwono XIV dianggap Gusti Moeng sebagai pelanggaran serius terhadap adat istiadat keraton yang telah turun-temurun. Lebih dari itu, langkah ini juga melanggar perjanjian damai yang telah disepakati pada tahun 2017 dan disaksikan oleh pemerintah. Perjanjian tersebut secara jelas mengakhiri konflik suksesi dengan mengakui Pakubuwono XIII sebagai raja sah.


3. Upaya Pecah Belah: Gusti Moeng melihat rencana ini sebagai upaya yang disengaja untuk kembali memecah belah keraton dan menciptakan kekacauan baru. Ia menuding KPH. Adipati Dipokusumo dan kelompoknya mencoba menciptakan faksi baru yang akan merusak stabilitas dan citra Keraton Surakarta.

Penolakan Gusti Moeng ini bukan sekadar pernyataan biasa. Sebagai sosok yang disegani dan memiliki pengaruh kuat di lingkungan keraton, suaranya memiliki bobot yang besar. Ini menunjukkan adanya resistensi yang kuat dari dalam inti keraton terhadap upaya perubahan suksesi yang dianggap tidak sah.

Implikasi dan Dampak: Mengapa Ini Penting bagi Nasional?

Konflik internal di Keraton Surakarta mungkin terlihat seperti masalah lokal, namun dampaknya bisa merambah ke skala nasional. Keraton Surakarta adalah salah satu simbol penting dari sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Gejolak yang terus-menerus dapat memiliki beberapa implikasi:

• Erosi Legitimasi: Konflik berkepanjangan dapat mengikis legitimasi Keraton Surakarta di mata masyarakat, baik di Surakarta maupun di tingkat nasional. Citra sebagai penjaga tradisi dan budaya yang luhur bisa tercoreng.


• Ancaman terhadap Pelestarian Budaya: Ketika energi dan sumber daya terfokus pada perebutan kekuasaan, upaya pelestarian warisan budaya, seni, dan adat keraton dapat terabaikan. Padahal, Keraton Surakarta adalah gudang khazanah budaya yang tak ternilai.


• Ketidakpastian Hukum dan Adat: Perpecahan yang berlarut-larut menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak memimpin dan bagaimana tradisi harus dijalankan, yang bisa berujung pada intervensi pemerintah yang lebih besar.


• Potensi Ketegangan Sosial: Meskipun keraton kini lebih bersifat simbolis, konflik internal yang terlalu panas berpotensi menciptakan ketegangan di kalangan pendukung masing-masing pihak, meskipun ini jarang terjadi secara langsung.

Menuju Masa Depan: Harapan dan Tantangan

Respons tegas dari Gusti Moeng ini membuka kembali kotak pandora drama takhta Keraton Surakarta. Akankah upaya penobatan Pakubuwono XIV tetap dilanjutkan? Atau justru akan ada upaya rekonsiliasi baru yang lebih komprehensif dan lestari? Masa depan Keraton Surakarta kini berada di persimpangan jalan.

Tantangan terbesar adalah menemukan solusi yang menghormati tradisi, mematuhi kesepakatan yang ada, dan mampu menyatukan kembali semua elemen di keraton. Harapan terbesar adalah agar para tokoh keraton dapat duduk bersama, mengesampingkan kepentingan pribadi, demi kelangsungan dan kehormatan Keraton Surakarta sebagai penjaga warisan budaya bangsa.

Drama takhta ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa mempertahankan tradisi di era modern penuh dengan tantangan. Namun, dengan kebijaksanaan dan semangat persatuan, Keraton Surakarta bisa kembali bersinar sebagai mercusuar kebudayaan Jawa yang lestari. Apa pendapat Anda tentang drama takhta ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!