Gawat! Tunjangan Kinerja Dosen Mandek Sejak 2020, ADKASI Desak Negara Segera Bayar Utang!

Jeritan Hati Para Dosen: Tunjangan Kinerja yang Tak Kunjung Tiba

Di tengah hiruk pikuk upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, sebuah kabar mengejutkan sekaligus memprihatinkan kembali mencuat ke permukaan. Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADKASI) belum lama ini melayangkan desakan keras kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk segera melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) para dosen. Bukan hanya satu atau dua bulan, melainkan tunjangan yang telah tertahan sejak tahun 2020! Ini berarti, selama lebih dari tiga tahun, ribuan pahlawan tanpa tanda jasa di ranah akademik harus merasakan getirnya hak yang tak kunjung terbayarkan, menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen negara terhadap kesejahteraan para pendidik.

Situasi ini bukan sekadar masalah administratif belaka, melainkan potret nyata dari ketidakpastian dan ketidakadilan yang membayangi para tulang punggung pendidikan tinggi. Ketika seorang dosen seharusnya fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan bangsa, mereka justru harus menanggung beban psikologis dan finansial akibat haknya yang diabaikan. Ini adalah isu krusial yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Membongkar Akar Masalah: Sejak Kapan dan Mengapa Tukin Dosen Tertahan?

Tunjangan Kinerja (Tukin) adalah salah satu bentuk apresiasi dan insentif dari pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dosen, atas kinerja yang telah mereka berikan. Tukin diharapkan dapat memotivasi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan inovasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, sejak tahun 2020, pembayaran tunjangan ini bagi sebagian dosen terhenti, menciptakan jurang ketidakpastian yang dalam.

ADKASI menyoroti bahwa masalah ini berpangkal dari belum terbayarnya Tukin bagi dosen berstatus PNS di Lingkungan Kemendikbudristek, yang seharusnya dibayarkan dari alokasi anggaran Kemenkeu. Ironisnya, di saat yang sama, tunjangan kinerja untuk PNS di lingkungan Kemenkeu sendiri tetap berjalan lancar. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dan koordinasi antar lembaga negara. Data dosen penerima tunjangan seharusnya sudah divalidasi dan diajukan oleh Kemendikbudristek, sementara dukungan penganggaran adalah ranah Kemenkeu. Di sinilah terjadi "ping-pong" tanggung jawab yang merugikan para dosen.

Kemenkeu mungkin berdalih tentang efisiensi anggaran atau proses birokrasi yang rumit, namun alasan tersebut terasa hambar di hadapan fakta bahwa hak ribuan dosen terabaikan selama bertahun-tahun. Ketidakjelasan komunikasi dan proses antar lembaga pemerintah menjadi biang keladi utama dari kemelut ini, menyeret nasib para dosen ke dalam limbo tanpa kejelasan.

Tuntutan ADKASI: Bukan Sekadar Angka, Tapi Keadilan dan Kesejahteraan

Desakan ADKASI bukanlah sekadar tuntutan finansial. Lebih dari itu, ini adalah seruan untuk keadilan dan pengakuan atas dedikasi para dosen. ADKASI meminta Kemenkeu untuk segera mencairkan tunggakan Tukin dosen di lingkungan Kemendikbudristek yang belum terbayar sejak tahun 2020. Mereka juga menuntut transparansi mengenai status pembayaran Tukin dan penjelasan konkret mengenai hambatan yang terjadi.

Selain itu, ADKASI juga menuntut jaminan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pembayaran Tukin seharusnya menjadi rutinitas yang terencana dan terjadwal, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan melalui desakan dan protes. Kesejahteraan dosen adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju melalui pendidikan berkualitas. Ketika kesejahteraan mereka terancam, bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil maksimal dari upaya pendidikan?

Dampak finansial dari penundaan ini tidaklah kecil. Bayangkan seorang dosen yang bergantung pada Tukin untuk memenuhi kebutuhan hidup atau cicilan bulanan. Penundaan selama lebih dari tiga tahun berarti hilangnya puluhan juta rupiah, yang berpotensi menimbulkan krisis finansial pribadi. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja, meskipun mereka adalah ASN.

Dampak Domino: Ketika Hak Dosen Terabaikan, Apa Kabar Kualitas Pendidikan?

Penundaan pembayaran tunjangan kinerja ini bukan hanya berdampak pada aspek finansial para dosen. Ada dampak domino yang jauh lebih luas dan merugikan bagi ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan:

1. Demotivasi dan Penurunan Produktivitas: Dosen yang merasa haknya tidak diperhatikan akan sulit untuk mempertahankan motivasi tinggi dalam mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian. Fokus mereka bisa terpecah antara tugas akademik dan kekhawatiran finansial.
2. Erosi Kepercayaan: Kejadian ini dapat mengikis kepercayaan dosen terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Ini berbahaya bagi stabilitas dan harmoni di lingkungan akademik.
3. Hambatan Inovasi dan Riset: Tukin seringkali menjadi salah satu sumber dukungan finansial bagi dosen untuk mengembangkan diri, mengikuti seminar, atau bahkan memulai proyek riset kecil. Penundaan ini dapat menghambat inovasi dan produktivitas ilmiah.
4. Citra Pendidikan Tinggi: Berita mengenai hak dosen yang terabaikan dapat merusak citra pendidikan tinggi Indonesia di mata masyarakat maupun dunia internasional. Bagaimana kita bisa menarik talenta terbaik untuk menjadi dosen jika hak-hak dasar mereka tidak terjamin?
5. Kualitas Pengajaran: Dosen yang tertekan secara finansial mungkin tidak dapat memberikan performa terbaik di kelas. Hal ini pada akhirnya akan merugikan mahasiswa, generasi penerus bangsa.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Mengabaikan kesejahteraan dosen berarti mengabaikan investasi tersebut, dan dampaknya mungkin baru terasa dalam beberapa tahun ke depan, namun akan sangat signifikan.

Urgensi dan Harapan: Menuntut Tanggung Jawab dan Solusi Konkret

Melihat skala masalah dan dampaknya, pemerintah tidak bisa lagi menunda penyelesaian tunggakan Tukin ini. Ada urgensi yang sangat tinggi untuk bertindak cepat dan konkret.

1. Penyelesaian Cepat: Kemenkeu dan Kemendikbudristek harus segera berkoordinasi untuk mencari solusi pembayaran tunggakan Tukin tanpa penundaan lebih lanjut. Ini bukan lagi soal "jika," tapi "kapan" dan "bagaimana."
2. Transparansi Penuh: Pemerintah wajib memberikan penjelasan terbuka kepada publik dan para dosen yang terdampak mengenai akar masalah, langkah-langkah yang akan diambil, dan jadwal pembayaran yang jelas.
3. Mekanisme Pencegahan: Perlu dibentuk mekanisme yang lebih robust dan transparan untuk memastikan pembayaran Tukin di masa depan berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak lagi menjadi sandungan birokrasi. Ini termasuk harmonisasi data dan anggaran antar kementerian.
4. Penguatan Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara Kemendikbudristek sebagai pengguna dan Kemenkeu sebagai penyedia anggaran adalah kunci. Perlu ada saluran komunikasi yang jelas dan proaktif untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Kesimpulan: Saatnya Negara Membayar Utang Budinya pada Pahlawan Intelektual Bangsa

Dosen adalah salah satu aset terpenting bangsa. Merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan mahasiswa, membentuk karakter, menanamkan ilmu, dan mendorong batas-batas pengetahuan melalui penelitian. Mereka adalah pahlawan intelektual yang perannya tak tergantikan dalam membangun masa depan Indonesia. Mengabaikan hak-hak mereka sama saja dengan mengabaikan investasi terbaik kita untuk masa depan.

Desakan ADKASI ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali komitmennya terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Sudah saatnya negara membayar utang budinya kepada para dosen, bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga melalui kebijakan yang adil, transparan, dan menjamin hak-hak mereka. Jangan biarkan jeritan hati para dosen hanya menjadi gema di ruang hampa. Mari kita bersama-sama menuntut keadilan dan memastikan bahwa para pahlawan pendidikan kita mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Bagikan artikel ini untuk menyuarakan dukungan Anda!