Drama Kripto Korea: Undang-Undang Aset Digital Mandek Gara-gara Stablecoin!

Drama Kripto Korea: Undang-Undang Aset Digital Mandek Gara-gara Stablecoin!

Undang-Undang Aset Digital Dasar (DABA) Korea Selatan yang telah lama dinanti terancam tertunda implementasinya pada akhir 2025 karena perselisihan antara Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan Bank of Korea (BOK) mengenai siapa yang berhak menerbitkan stablecoin.

Ari Pratama Ari Pratama
Oct 25, 2025 9 min Read
Guncangan di Jagat Kripto Korea Selatan: Perang Regulator dan Masa Depan Aset Digital yang Terombang-Ambing

Bayangkan sebuah panggung di mana inovasi keuangan digital siap melesat, namun di balik layar, dua raksasa regulator justru bersitegang. Inilah yang kini tengah terjadi di Korea Selatan, salah satu pasar kripto terbesar dan paling dinamis di dunia. Undang-Undang Aset Digital Dasar (DABA) yang telah lama dinanti, dan seharusnya menjadi landasan regulasi kripto yang komprehensif, kini mandek. Penyebabnya? Perdebatan sengit mengenai siapa yang berhak menerbitkan stablecoin. Situasi ini bukan hanya menunda kejelasan hukum bagi industri kripto Negeri Ginseng, tetapi juga menciptakan gelombang ketidakpastian yang bisa berdampak luas, baik secara nasional maupun global.

Drama di Balik Layar: Duel Regulator atas Stablecoin

Pusaran masalah utama terletak pada perselisihan antara Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan Bank of Korea (BOK). Keduanya adalah lembaga kunci dalam ekosistem keuangan Korea Selatan, namun memiliki pandangan yang berbeda tajam mengenai regulasi stablecoin. FSC, sebagai pengawas pasar keuangan, cenderung mendukung pendekatan yang lebih inklusif, membolehkan berbagai entitas, termasuk perusahaan kripto, untuk menerbitkan stablecoin asalkan memenuhi persyaratan ketat. Mereka melihat ini sebagai cara untuk mendorong inovasi dan menjaga daya saing pasar kripto Korea Selatan.

Di sisi lain, Bank of Korea, bank sentral negara tersebut, mengambil sikap yang jauh lebih konservatif. BOK berargumen bahwa hanya lembaga perbankan yang memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk menangani risiko sistemik yang melekat pada stablecoin. Kekhawatiran utama BOK adalah stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen, mengingat potensi stablecoin untuk berfungsi layaknya uang tunai digital yang dapat mengganggu kebijakan moneter dan sistem pembayaran tradisional. Pandangan BOK ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pahit kasus Terra/Luna yang mengguncang pasar kripto global pada tahun 2022, sebuah proyek stablecoin algoritmik yang berasal dari Korea Selatan.

Perdebatan ini bukan sekadar perbedaan teknis. Ini adalah pertarungan filosofis tentang masa depan keuangan: apakah inovasi harus didominasi oleh lembaga keuangan tradisional ataukah pintu harus dibuka lebih lebar untuk pemain baru di era digital? Dengan target implementasi DABA pada akhir tahun 2025 yang semakin mendekat, perselisihan ini mengancam untuk semakin menunda penyelesaian undang-undang krusial ini.

Mengapa Stablecoin Begitu Penting?

Mungkin Anda bertanya, mengapa stablecoin bisa memicu drama sebesar ini? Stablecoin adalah jenis aset kripto yang dirancang untuk menjaga nilai stabil, biasanya dengan mematoknya ke aset eksternal seperti mata uang fiat (misalnya Dolar AS), komoditas, atau algoritma tertentu. Mereka adalah jembatan vital antara dunia kripto yang volatil dan sistem keuangan tradisional yang stabil.

Dalam ekosistem kripto, stablecoin memiliki peran krusial:
* Alat Perdagangan: Memungkinkan investor untuk keluar-masuk posisi kripto tanpa harus kembali ke fiat, menghindari volatilitas pasar.
* Pengiriman Uang & Remitansi: Menawarkan cara cepat dan murah untuk mengirim nilai secara internasional.
* Keuangan Terdesentralisasi (DeFi): Menjadi tulang punggung berbagai aplikasi DeFi, dari pinjam-meminjam hingga staking.
* Perlindungan dari Volatilitas: Memberikan "tempat berlindung" bagi investor saat pasar kripto bergejolak.

Dengan perannya yang fundamental, regulasi stablecoin bukan hanya tentang kripto, melainkan tentang bagaimana kita membentuk masa depan sistem pembayaran dan keuangan secara keseluruhan. Kejelasan regulasi akan memberikan kepercayaan diri bagi investor dan pengembang, mendorong adopsi yang lebih luas, dan yang terpenting, melindungi pengguna dari potensi kerugian.

Dampak Penundaan: Apa Artinya Bagi Pasar Kripto Korea dan Global?

Penundaan implementasi DABA, terutama akibat ketidaksepakatan regulasi stablecoin, membawa sejumlah konsekuensi serius:

* Ketidakpastian Investor dan Bisnis: Tanpa kerangka hukum yang jelas, perusahaan kripto di Korea Selatan kesulitan merencanakan strategi jangka panjang. Investor domestik dan internasional juga enggan berinvestasi di pasar yang tidak memiliki kepastian regulasi.
* Hambatan Inovasi: Jika Korea Selatan tidak dapat mencapai konsensus, inovasi di bidang stablecoin dan aset digital lainnya bisa terhambat atau bahkan berpindah ke yurisdiksi lain yang menawarkan regulasi lebih jelas.
* Risiko Reputasi: Sebagai salah satu pemimpin global dalam teknologi dan inovasi, Korea Selatan berisiko kehilangan posisinya di arena kripto jika gagal menyusun regulasi yang adaptif dan kuat.
* Implikasi Global: Korea Selatan adalah pemain penting. Kegagalan atau keberhasilan regulasinya dapat menjadi preseden atau pelajaran bagi negara-negara lain yang juga sedang bergulat dengan cara mengatur stablecoin dan aset digital.

Belajar dari Sejarah: Kasus Terra/Luna dan Pentingnya Regulasi Cermat

Kekhawatiran BOK bukan tanpa dasar. Ingatan kolektif pasar kripto masih segar dengan kasus Terra/Luna yang terjadi pada Mei 2022. Proyek stablecoin algoritmik ini, yang sangat populer di Korea Selatan, mengalami "depeg" atau kehilangan patokannya dari dolar AS, menyebabkan keruntuhan nilai yang drastis dan menghilangkan miliaran dolar dari investor. Insiden ini secara telak menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem stablecoin tanpa regulasi yang kokoh dan pengawasan yang ketat. Ini menjadi alasan utama mengapa BOK bersikeras bahwa hanya entitas yang sangat kredibel dan teregulasi ketat seperti bank yang boleh menerbitkan stablecoin.

Prospek ke Depan: Mencari Titik Temu di Tengah Badai Regulasi

Meskipun mandek, harapan untuk mencapai solusi tetap ada. Pemerintah Korea Selatan, melalui Komite Kebijakan dan Regulasi Aset Virtual, masih terus berusaha memediasi perselisihan antara FSC dan BOK. Ada potensi untuk mencari jalan tengah, misalnya dengan memberlakukan regulasi yang sangat ketat bagi semua penerbit stablecoin, tidak hanya bank, atau memperkenalkan kategori stablecoin yang berbeda dengan tingkat pengawasan yang bervariasi.

Masa depan DABA dan industri kripto Korea Selatan bergantung pada kemampuan para regulator untuk menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi, melindungi investor, dan menjaga stabilitas keuangan. Dunia menanti apakah Negeri Ginseng akan berhasil melewati badai regulasi ini dan muncul sebagai pemimpin yang memberikan teladan, atau justru terjebak dalam limbo regulasi yang merugikan.

Bagaimana menurut Anda? Apakah bank sentral terlalu konservatif, ataukah kekhawatiran mereka beralasan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah dan mari berdiskusi tentang masa depan regulasi kripto global! Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan pembaruan terbaru mengenai perkembangan menarik ini.

Comments

Integrate your provider (e.g., Disqus, Giscus) here.

Related articles

Tetap Terhubung dengan Kami!

Berlangganan newsletter kami dan dapatkan informasi terbaru, tips ahli, serta wawasan menarik langsung di kotak masuk email Anda.

Dengan berlangganan, Anda setuju dengan syarat dan ketentuan kami.