Banjir Medan Makin Parah: WALHI Sumut Kritik Keterlambatan Bobby Nasution, Alarm Bencana Iklim Berbunyi!

Medan, kota metropolitan terbesar di Sumatera Utara, kembali diterjang banjir hebat. Genangan air yang merendam puluhan ribu rumah dan mengganggu aktivitas warga bukan lagi pemandangan asing, melainkan siklus tahunan yang kian mengkhawatirkan. Namun, di tengah kepungan air dan lumpur, sebuah kritik tajam datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara. Mereka menyoroti "keterlambatan" Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam menetapkan status darurat bencana, memicu pertanyaan besar: Seberapa seriuskah kita menghadapi ancaman bencana iklim yang nyata?

Kritik WALHI Sumut bukan sekadar gugatan biasa. Ini adalah alarm merah yang menyerukan perhatian serius terhadap pola penanganan bencana yang reaktif, alih-alih proaktif. Ketika masyarakat berjuang di tengah genangan, pertanyaan tentang kesiapan dan respons pemerintah menjadi sangat relevan. Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa kritik WALHI ini penting, apa implikasi dari keterlambatan status darurat, serta bagaimana banjir Medan menjadi cerminan ancaman krisis iklim dan tata ruang kota yang salah urus.

Banjir Medan: Sebuah Siklus yang Tak Kunjung Putus?

Setiap tahun, terutama saat musim penghujan tiba, warga Medan sudah akrab dengan ancaman banjir. Kali ini, dampaknya terasa lebih luas dan parah. Ribuan rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga harus mengungsi. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur drainase kota yang seringkali tak mampu menampung debit air hujan ekstrem. Beberapa wilayah langganan banjir seperti Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Johor, dan lainnya, kembali menjadi korban. Ini bukan sekadar banjir biasa; ini adalah indikasi sistemik dari masalah yang lebih dalam.

Penyebab banjir di Medan multifaktorial. Selain curah hujan yang tinggi akibat anomali iklim, faktor-faktor seperti sedimentasi sungai yang parah, penyempitan daerah aliran sungai akibat pembangunan ilegal, serta alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan padat penduduk, turut memperparah keadaan. Perencanaan tata ruang kota yang tidak berkelanjutan dan minimnya implementasi kebijakan lingkungan yang ketat telah menciptakan bom waktu hidrologis di jantung kota. Siklus banjir yang terus berulang ini memunculkan rasa frustrasi dan keputusasaan di kalangan masyarakat yang selalu menjadi pihak paling dirugikan.

Kritik WALHI Sumut: Mengapa Status Darurat Bencana Menjadi Krusial?

WALHI Sumut, sebagai organisasi lingkungan yang vokal, menyoroti penanganan banjir terbaru di Medan. Mereka menganggap Wali Kota Bobby Nasution terlalu lambat dalam menetapkan status darurat bencana. Apa sebenarnya signifikansi dari status darurat bencana ini?

Penetapan status darurat bencana memiliki implikasi besar. Pertama, secara legal, status ini membuka akses pemerintah daerah untuk menggunakan dana tak terduga (dana cadangan darurat) tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang. Ini krusial untuk respons cepat, seperti penyediaan logistik, evakuasi, hingga perbaikan infrastruktur darurat. Kedua, status darurat memobilisasi sumber daya dari berbagai lini, termasuk TNI, Polri, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk berkoordinasi di bawah satu komando penanganan bencana. Ketiga, penetapan status ini juga mengirimkan sinyal kepada pemerintah pusat dan lembaga donor untuk memberikan bantuan. Keterlambatan dalam penetapan status ini berarti penundaan akses terhadap sumber daya vital dan koordinasi yang efektif, yang pada akhirnya merugikan korban bencana.

Menurut WALHI Sumut, penanganan banjir di Medan selama ini cenderung bersifat reaktif dan tambal sulam. Kritik mereka lebih dari sekadar "keterlambatan"; ini adalah desakan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada respons pasca-bencana, melainkan juga pada upaya mitigasi dan adaptasi jangka panjang. Mereka menekankan bahwa masalah banjir Medan adalah manifestasi dari krisis ekologis yang lebih besar, yang menuntut solusi sistemik dan bukan hanya penanganan insidental.

Respons Pemerintah Kota Medan dan Kompleksitas Penanganan Bencana

Menanggapi kritik ini, tentu ada berbagai pertimbangan yang mungkin melatarbelakangi keputusan Pemerintah Kota Medan. Penilaian situasi yang akurat, data kerusakan, jumlah korban, hingga analisis kapasitas daerah, semuanya menjadi faktor dalam pengambilan keputusan penetapan status darurat. Terkadang, birokrasi dan prosedur standar memang membutuhkan waktu, meskipun dalam situasi bencana, waktu adalah hal yang paling berharga.

Pemerintah Kota Medan sendiri telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai, pengerukan drainase, hingga pembangunan tanggul di beberapa titik. Namun, skala permasalahan banjir yang begitu kompleks dan dampak perubahan iklim yang terus meningkat, membuat upaya-upaya tersebut terasa seperti berjalan di tempat. Tantangan geografis Medan yang berada di dataran rendah dan dialiri banyak sungai, ditambah dengan laju urbanisasi yang pesat, semakin mempersulit penanganan bencana secara komprehensif. Masyarakat juga seringkali mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait rencana mitigasi bencana dan minimnya pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih dari Sekadar Banjir: Ancaman Krisis Iklim dan Tata Ruang Kota

Banjir Medan adalah sebuah mikrokosmos dari krisis iklim yang lebih besar. Perubahan iklim global telah memicu anomali cuaca, termasuk curah hujan ekstrem yang intensitas dan frekuensinya meningkat. Ini menempatkan kota-kota seperti Medan pada posisi rentan.

Namun, perubahan iklim hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah tata ruang kota yang tidak berpihak pada lingkungan. Pembangunan yang masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, penggundulan hutan di hulu sungai yang menyebabkan erosi dan sedimentasi, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, semuanya berkontribusi pada kerentanan kota terhadap banjir. Ekosistem mangrove di pesisir yang berfungsi sebagai penahan banjir rob dan abrasi juga banyak yang rusak. Ketika ruang hijau menyempit dan sistem drainase overburdened, kota secara harfiah menjadi "mangkok" raksasa saat hujan deras.

WALHI Sumut dan banyak pakar lingkungan lainnya berulang kali menyerukan pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berperspektif lingkungan dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar tata ruang, restorasi ekosistem yang rusak, dan pembangunan infrastruktur hijau yang adaptif iklim, adalah langkah-langkah krusial yang harus segera diimplementasikan.

Jalan ke Depan: Kolaborasi dan Aksi Nyata untuk Medan yang Tangguh

Untuk keluar dari lingkaran setan banjir ini, Medan membutuhkan lebih dari sekadar respons darurat. Diperlukan visi jangka panjang, keberanian politik, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kota Medan perlu menjadikan rekomendasi dari WALHI dan pakar lingkungan sebagai masukan berharga. Prioritas harus beralih dari pembangunan yang bersifat business as usual menjadi pembangunan yang tangguh iklim dan berwawasan lingkungan.

Beberapa langkah konkret yang bisa dipertimbangkan:

1. Review dan Penegakan RTRW: Memastikan implementasi yang ketat dan meninjau kembali RTRW agar lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan, termasuk perlindungan daerah resapan air dan sempadan sungai.


2. Investasi Infrastruktur Hijau: Membangun sistem drainase yang terintegrasi dengan teknologi modern, menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, dan merestorasi sungai-sungai yang tercemar dan dangkal.


3. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran mitigasi bencana dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta implementasi solusi, termasuk pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan sungai.


4. Penguatan Kapasitas Respon Bencana: Melatih dan memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan peralatan dan sumber daya yang memadai, serta menyusun protokol respon darurat yang jelas dan cepat.


5. Kerja Sama Lintas Sektor: Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, aktivis lingkungan, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi inovatif dan berkelanjutan.

Kritik WALHI Sumut terhadap Wali Kota Bobby Nasution adalah panggilan untuk bertindak. Ini bukan tentang menyalahkan satu individu, melainkan tentang membangun sistem yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tantangan zaman. Medan memiliki potensi besar, namun potensi itu akan sia-sia jika terus-menerus terjebak dalam masalah klasik yang berulang.

Bagaimana menurut Anda? Apakah penanganan bencana di kota Anda sudah cukup memadai? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik untuk lingkungan kita.