Kontroversi Gelar Pahlawan: Menggugat Jejak Soeharto dan Sarwo Edhie dalam Sejarah Kelam Indonesia

Gelar Pahlawan Nasional adalah mahkota kehormatan tertinggi yang diberikan negara kepada individu-individu yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemerdekaan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Namun, apa jadinya jika gelar prestisius itu dipertanyakan, bahkan didesak untuk dicabut, karena jejak kelam di masa lalu yang tak terhapuskan? Inilah yang sedang bergulir panas di Indonesia, memantik kembali debat sengit tentang sejarah, keadilan, dan rekonsiliasi.

Belakangan ini, nama dua tokoh sentral dalam sejarah modern Indonesia, Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo, kembali menjadi sorotan. Keduanya telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sebuah pengakuan atas jasa-jasa mereka bagi negara. Namun, sebuah seruan tegas dari Amnesty International Indonesia mengguncang konsensus ini, mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang dan bahkan membatalkan gelar tersebut. Mengapa demikian? Mari kita selami lebih dalam kontroversi yang tak hanya menggugah ingatan kolektif, tetapi juga menantang narasi sejarah yang telah lama mapan.

Mengapa Gelar Pahlawan Dipertanyakan? Seruan Amnesty International

Amnesty International Indonesia, sebuah organisasi hak asasi manusia terkemuka, secara terbuka mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional yang disematkan kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Tuntutan ini bukan tanpa dasar. Amnesty menyoroti dugaan keterlibatan kedua tokoh tersebut dalam peristiwa pembantaian massal dan pelanggaran hak asasi manusia berat pada tahun 1965-1966, menyusul Gerakan 30 September (G30S). Menurut Amnesty, atribusi gelar pahlawan kepada individu yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tidak hanya mencederai makna gelar itu sendiri, tetapi juga melukai hati para korban dan keluarga mereka yang hingga kini masih menuntut keadilan.

Pemberian gelar pahlawan seharusnya menjadi simbol integritas moral dan pengabdian tanpa cacat. Namun, jika ada bukti kuat tentang pelanggaran HAM yang serius, apakah negara boleh tetap mengabaikannya demi menjaga citra atau narasi sejarah tertentu? Inilah inti pertanyaan yang diajukan Amnesty, yang menuntut konsistensi negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Bayangan Sejarah 1965-1966: Peran Soeharto dan Sarwo Edhie

Untuk memahami sepenuhnya desakan Amnesty, kita perlu kembali menelusuri peristiwa kelam tahun 1965-1966, sebuah babak yang masih menjadi luka terbuka dalam sejarah bangsa.

Jejak Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD

Letnan Jenderal (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo adalah ayah dari mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono dan mertua dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode 1965-1966, beliau menjabat sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), pasukan elite yang kini dikenal sebagai Kopassus. RPKAD memainkan peran sentral dalam operasi penumpasan G30S dan setelahnya, dalam "pembersihan" elemen-elemen yang dituding terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) atau simpatisannya. Laporan-laporan sejarah, termasuk kesaksian para korban dan analisis para sejarawan, menyebutkan bahwa operasi yang dipimpin Sarwo Edhie seringkali berlangsung brutal, mengakibatkan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang tanpa proses hukum yang adil. Peran RPKAD di bawah Sarwo Edhie dalam kampanye anti-PKI ini menjadi salah satu alasan utama mengapa gelar pahlawannya kini dipertanyakan.

Kiprah Soeharto dan Orde Baru

Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia, adalah tokoh kunci di balik transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah berhasil meredam G30S, memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan kemudian Supersemar. Di bawah kepemimpinannya, Orde Baru membangun narasi tunggal tentang peristiwa 1965-1966, membenarkan tindakan keras terhadap PKI dan elemen-elemen kiri. Soeharto dituding sebagai arsitek utama di balik kebijakan represif yang tidak hanya menumpas PKI, tetapi juga membungkam oposisi, membatasi kebebasan sipil, dan menciptakan iklim ketakutan yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Oleh karena itu, bagi Amnesty dan banyak aktivis HAM, keterlibatannya dalam konsolidasi kekuasaan melalui jalan kekerasan dan pelanggaran HAM berat menjadikannya figur yang kontroversial untuk dihormati sebagai pahlawan.

Makna Gelar Pahlawan Nasional dan Kriteria Penilaian

Gelar Pahlawan Nasional diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Kriteria utama meliputi: berjuang untuk kemerdekaan atau kemajuan bangsa, wafat atau meninggal dunia akibat perbuatan kepahlawanan, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, dan tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Poin terakhir, "tidak pernah berkhianat", seringkali diinterpretasikan sebagai tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan rakyat.

Pertanyaan fundamental yang muncul adalah: apakah dugaan pelanggaran HAM berat yang berujung pada kematian ratusan ribu warga negara dapat dikategorikan sebagai "pengkhianatan" terhadap kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan yang dipegang teguh oleh bangsa? Jika kriteria moralitas dan perlindungan HAM menjadi bagian integral dari nilai kepahlawanan, maka argumen Amnesty memiliki bobot yang signifikan.

Dilema Bangsa: Antara Penghormatan Sejarah dan Keadilan Korban

Seruan pembatalan gelar pahlawan ini menghadirkan dilema besar bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, ada narasi resmi dan segmen masyarakat yang memandang Soeharto dan Sarwo Edhie sebagai pahlawan yang berjasa menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme. Mereka dianggap telah meletakkan fondasi stabilitas dan pembangunan yang membawa Indonesia ke era modern.

Di sisi lain, ada suara-suara korban dan keluarga korban 1965-1966 yang menuntut keadilan, pengakuan, dan kebenaran. Bagi mereka, gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam pembantaian adalah bentuk penolakan terhadap penderitaan mereka dan pengabaian terhadap pelanggaran HAM. Dilema ini menyoroti pertempuran antara sejarah yang ditulis oleh pemenang dan memori kolektif yang dihantui oleh luka-luka masa lalu.

Bagaimana sebuah bangsa bisa melangkah maju jika masih ada ketidaksepahaman mendasar tentang sejarahnya sendiri? Rekonsiliasi sejati hanya bisa tercapai jika ada pengakuan jujur terhadap kebenaran, termasuk kebenaran yang menyakitkan.

Prospek dan Implikasi: Jika Gelar Dicabut, Apa Dampaknya?

Jika pemerintah memutuskan untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto dan Sarwo Edhie, dampaknya akan sangat luas. Secara politis, keputusan ini bisa memicu reaksi beragam dari berbagai kelompok masyarakat, terutama dari pendukung Orde Baru dan keluarga yang bersangkutan. Ini akan menjadi preseden penting dalam peninjauan ulang gelar kehormatan lainnya di masa depan.

Secara sosial, pembatalan gelar ini bisa menjadi langkah maju dalam upaya rekonsiliasi nasional dan pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM berat. Ini akan mengirimkan pesan kuat bahwa negara mengakui adanya kesalahan di masa lalu dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Namun, di sisi lain, ini juga berpotensi membuka kembali luka lama dan memicu polarisasi di tengah masyarakat yang masih terbelah pandangannya tentang sejarah 1965.

Yang terpenting, keputusan semacam ini akan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Ini akan menjadi langkah berani dalam menghadapi sejarah dengan jujur, tanpa menutupi bagian-bagian yang kelam.

Masa Depan Sejarah dan Keadilan

Desakan Amnesty International untuk pembatalan gelar Pahlawan Nasional Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah statis. Ia selalu bisa ditinjau ulang, diperdebatkan, dan dikonfrontasi dengan fakta-fakta baru atau perspektif yang berbeda. Ini adalah panggilan untuk refleksi kolektif tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat masa lalunya, menghormati para pahlawannya, dan memberikan keadilan bagi para korbannya.

Perdebatan ini mungkin tidak mudah, namun sangat penting bagi kematangan demokrasi dan tegaknya keadilan di Indonesia. Apa pun keputusan yang diambil pemerintah, diskusi ini telah membuka kotak pandora yang memaksa kita untuk melihat kembali diri kita sebagai bangsa, dengan segala kebanggaan dan kekelaman sejarahnya. Mari kita terus memantau perkembangan ini dan ikut berdiskusi secara sehat, demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.